Merdeka Sambil Melarat

“Saya tidak memasang bendera di rumah. Males, soalnya kian hari negeri ini kian amburadul,” ujar seorang warga di sebuah warung kopi.

Ucapan warga ini tentu saja mendapat reaksi beragam dari beberapa orang yang juga ada di warung itu. Ada yang cuma tertawa, ada yang mendebat tidak terima. “Persoalan amburadul atau tidak, itu tidak ada hubungan dengan ulang tahun kemerdekaan. Kita harus menghormati hari suci ini. Sama dengan hari raya dalam agama, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan adalah juga hari suci bagi bangsa kita,” sengit orang itu.

Dengan mudah dapat ditebak kemudian sebuah perdebatan seru berlangsung di warung kopi di pojok perempatan dekat bale banjar itu. Warga yang enggan memasang bendera tersebut membantah keras jika dirinya dikatakan tidak menghormati negara hanya gara-gara tidak memasang bendera di bulan Agustus. Dia mengatakan bahwa dengan tidak memasang bendera, tak sedikit pun rasa hormat dan taatnya kepada negara berkurang. “Rasa hormat dan ketaatan bernegara tidak bisa hanya diukur dari memasang bendera merah putih atau tidak memasang di bulan Agustus. Bagaimana kalau saya memasang bendera tetapi hati saya justru tidak tenteram dan tidak iklas?” tanyanya lagi.

“Kenapa tidak iklas? Kalau sampean tidak iklas, ya berarti sampean memang tidak punya rasa hormat kepada negara. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang dulu berjuang sampai mati untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti sebuah negara otomatis makmur, tertib, rapi, aman dan sebagainya. Tetapi ketika kemerdekaan sudah kita genggam, saat itulah kita bersama-sama mengupayakan kemakmuran, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya,” sergah warga itu tambah sengit.

“Aduh, sampean pinter sekali bicara. Mau nggak sampean jadi calon bupati? Kalau mau nanti saya yang jadi tim suksesnya,” sahut warga lainnya.

“Apa? Jadi calon bupati? Mau mau! Apa syaratnya?”
“Punya uang banyak buat membeli dukungan.”
“Sial! Uang banyak dari mana wong saya masih pengangguran begini? Ogah ah!”

Perdebatan masih berlangsung lama di warung kopi itu.

Dan ini bukanlah cerita fiksi. Bahwa persoalan kemerdekaan beserta kelanjutannya berupa kesuksesan pembangunan bagi negeri yang besar ini, ternyata belumlah berhenti untuk menjadi perdebatan. Selalu ada yang merasa tidak enak hati dengan istilah merdeka itu. Merdeka kok banyak yang tidak mampu beli beras? Merdeka kok sekolahkan anak saja mahal sekali? Merdeka kok cari pekerjaan saja sulit setengah mati? Merdeka kok biaya berobat tak terjangkau rakyat kecil? Merdeka kok ada perbedaan mencolok antara kaya raya dan miskin sampai mati? Merdeka kok ada teroris? Merdeka kok ada intimidasi? Merdeka kok bangkrut? Merdeka kok anu...? Dan seterusnya.

Siapa pun juga boleh menilai dan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang bermutu, naif, tidak cerdas, bahkan konyol. Tetapi siapa pun juga tetap punya hak untuk melontarkan pertanyaan tersebut. “Sebab dalam faktanya sampai 65 tahun merdeka negara kita memang masih belum menunjukkan tanda-tanda lebih baik dari sisi kesejahteraan dan keadilan. Cita-cita kesejahteraan bersama masih jauh dari harapan. Kesenjangan sosial, politik, ekonomi, bahkan semakin terasa sepuluh tahun terakhir ini,” demikian Ketut Ardha Negara, pemerhati sosial dari Baler Bale Agung Negara.

Ardha yang dalam aktivitas kesehariannya selalu bersentuhan dengan masyarakat berbagai kalangan ini mengatakan, bahkan kini masyarakat kebanyakan sudah merasa kehilangan harapan dengan cita-cita kemerdekaan itu sendiri. “Dalam alam kemerdekaan ini, setiap hari rakyat dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Mulai dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang selalu bertambah sampai pada persoalan-persoalan politik dan ekonomi yang semakin membuat kehidupan berbangsa bertambah morat-marit. Semua persoalan saling mempengaruhi yang ujung-ujungnya membuat rakyat kecil susah,” tandas Ardha.

Sambil Melarat
Sejak Republik ini merdeka, seluruh rakyat Indonesia memiliki satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Demikian pula dengan pemerintah, bahwa setiap pemerintahan yang berkuasa di negeri ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, berarti sejak dulu hingga sekarang rakyat dan pemerintah Indonesia telah memiliki tujuan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaanya, kenapa sampai saat ini kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak juga terwujud padahal hal itu merupakan tujuan bersama antara rakyat dan pemerintah?

Walau kedengaran sangat naif, pertanyaan ini sangat mendasar. Sebab, realitas yang ada dengan gamblang menunjukkan kepada kita semua, bahwa yang bernama kesejahteraan bersama itu hingga detik ini masih hanya sebatas fatamorgana. Hingga detik ini, yang jelas-jelas ada barulah pada “kesejahteraan tidak bersama”. Pemerintah boleh saja setiap semester mengaku bahwa telah berhasil mengurangi kemiskinan sekian persen atau sekian digit dari sebelumnya, tetapi ketimpangan ekonomi toh tak beranjak dari kehidupan bersama sehari-hari.

Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-65 ini misalnya, seharusnya kita rayakan dengan rasa bahagia. Tetapi ternyata tidak ada yang bahagia. Karena berbagai masalah menumpuk di dalam negeri. Katakanlah yang paling mendasar adalah soal sembako. “Bagaimana orang-orang kecil bisa bahagia? Beras setiap hari bertambah mahal. Minyak goreng, bumbu, bahkan lombok aja harganya begitu menyiksa rakyat. Beras mahal, tetapi tidak memberi keuntungan apa-apa bag para petani sawah. Harga lombok puluhan ribu sekilo, tapi para petani lombok tak ikut mendapat keuntungan. Tidak ada yang bahagia memang,” lanjut Ardha Negara.

Di samping harga-harga kebutuhan pokok yang kian melambung gara-gara pemerintah menaikkan TDL dan melakukan konversi minyak tanah menjadi gas, biaya-biaya hidup yang lain juga tak mau kalah berlomba saling melampaui kewajaran. “Runyamnya lagi, untuk menolong rakyat mengimbangi kenaikan harga ini, pemerintah tak punya inovasi. Taruhlah misalnya ketika sembako mahal, pemerintah bisa mengimbanginya dengan memberikan pelayanan publik yang murah dan baik bagi masyarakat. Misalnya pemerintah bisa menurunkan biaya transportasi untuk rakyat. Dengan demikian rakyat tidak perlu harus membawa sepeda motor untuk bepergian yang dekat-dekat. Rakyat tidak perlu nyicil kendaraan karena pemerintah sudah menyediakan transpotasi yang murah dan baik,” ujar seorang pedagang nasi jinggo di kota Negara.

“Di tengah keruwetan hidup seperti sekarang ini, pemerintah malah membuat program yang aneh-aneh. Membangun IT canggih, konversi minyak tanah, atau entah apa lagi namanya, tapi semua tak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat kebanyakan,” lanjut pedagang nasi itu.

Apa yang dikatakan pedagang nasi jinggo itu mungkin terlalu sederhana. Seperti juga perdebatan beberapa warga di warung kopi tadi, ternyata berujung pada sesuatu yang sangat sederhana. “Sudahlah, sampean nggak perlu maksa saya memasang bendera. Bukan karena apa-apa kok, tapi karena bendera yang saya punya ternyata sudah robek dimakan usia. Dan saya tidak mampu membeli bendera baru lagi. Saya merdeka. Sungguh saya menghargai dan menghormati kemerdekaan negeri ini, tapi sambil miskin. Apa saya salah lagi?” demikian warga yang enggan memasang bendera itu di ujung berdebatan lantas ngloyor pergi.

Teks: Nanoq da Kansas
Ilustrasi: sekelebatsenja

Selengkapnya...

Penguasa dan Rakyat Jelata dalam “Sejarah” Bali

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Balinese history is opaque and difficult to Western eyes. In addition to thorny problems involving dating, establishing the provenance and antiquity of manuscripts, and verifying data, Balinese history stretches our sense of what is credible. Historical narratives are filled with tales of magic, divine intervention in human affairs, and superhuman feats, which have generally been categorized as 'myth' by Western scholars; who, in various ways, conclude that the Balinese have no history, or that their sense of history is not “proper” (Mark Hobart).

Dari seorang teman di Denpasar, saya beruntung mendapat sebuah buku tipis bulukan dengan jilidan terlepas, terbitan Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 1980. Buku yang ditulis oleh tim penyusun yang organisatoris-formal ini berjudul Sejarah Bali, diterbitkan untuk kepentingan bacaan penunjang pelaksanaan kurikulum SD 1975. Namun demikian, buku ini saya temukan di beberapa bibliografi buku-buku terkemuka tentang Bali.

Sejarah Bali dalam buku ini disusun melalui fase-fase dari masa prasejarah hingga sejarah. Masa sejarah dimulai dari periode 882-1343 yang terdiri atas Dinasti Singhamandawa dan Dinasti Warmadewa. Sedang berikutnya adalah periode 1343-1846, di mana diawali oleh ekspedisi Gajah Mada ke Bali hingga masa Kerajaan Klungkung. Selanjutnya adalah masa kolonial Belanda dan Jepang serta masa kemerdekaan (1945) dan penyerahan kedaulatan (1949).

Sejarah Kuasa
Dapat kita baca dalam lintasan apa yang dinamakan sejarah Bali di atas bahwa periodisasi sejarah didasarkan atas kuasa. Yang pertama ada kuasa dinasti raja, yang kedua kuasa penjajah, dan ketiga adalah kuasa pemerintah pusat. Kuasa raja dapat dilihat dari penyusunan yang didasarkan atas Dinasti Singhamandawa dan Dinasti Warmadewa serta kerajaan periode 1343-1846. Lalu kuasa penjajah ada pada Belanda dan Jepang serta juga pada ekspedisi Gajah Mada. Sedang kuasa pemerintah pusat dapat kita lihat pada momen kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan yang mengikuti momen-momen yang merupakan putusan pemerintah pusat ketika itu. Lalu dalam konteks penerbitan buku itu, ditemukan lagi satu kuasa, yaitu pemerintah-- Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Bali--ketika itu.

Intinya, penulisan buku itu didasarkan atas penarikan titik-titik sejarah “orang-orang kuat” yang masing-masing sinkronis, kemudian dihubungkan sehingga membentuk garis sejarah Bali yang diakronis. Dan kerja ini dilakukan pula oleh “orang-orang kuat”--dalam hal ini pemerintah--dengan berusaha menyusun sejarah yang saintifik, di mana didukung oleh bukti-bukti sejarah tertulis maupun artefak. Maka, jadilah sejarah Bali versi buku itu sebagai sejarah Bali yang “legitimate” atau “resmi”.

“Sejarah resmi” semacam ini kemudian disebarluaskan ke masyarakat untuk dipercayai dan dibenarkan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah formal menjadi salah satu agen yang bonafit dalam proyek “pemercayaan” dan “pembenaran” dari “sejarah resmi” ini. Masyarakat jadi “tahu” tentang sejarah masa lalu mereka, walaupun belum tentu sebenarnya masa lalu mereka memang terpaut atau terlibat dalam “sejarah resmi” itu. Namun kuasa kemudian memaksakan suatu “kebenaran” dan “keyakinan” bahwa semua bagian dari masyarakat adalah bagian dari “sejarah resmi” itu. Dengan kata lain, masyarakat dipaksa untuk mempercayai bahwa itulah sejarah yang sebenarnya. Bukan yang lain.

Kecenderungan peradaban manusia selalu didominasi oleh orang-orang kuat dalam berbagai bidang kehidupan--politik, sosial, ekonomi, seni, agama dan sebagainya. Orang-orang kuat selalu memiliki tendensi penguasaan terhadap orang-orang lemah, wong cilik, rakyat jelata. Dan orang-orang lemah pun terkuasai, dalam arti mereka mengakui kekuasaan orang-orang kuat dan memujanya. Kalaupun ada semacam perlawanan atau pemberontakan atau kudeta dari orang-orang lemah, toh akhirnya akan muncul orang kuat baru dari orang-orang lemah itu yang akhirnya memiliki kuasa. Lihatlah Ken Arok. Ya, selalu ada alur yang sirkuler.

Sejarah Rakyat Jelata
Lalu di mana sejarah orang-orang lemah, wong cilik, rakyat jelata? Sepertinya cukup hidup di ingatan mereka dan terbawa mati seiring badan. Kalaupun hidup, ia menjadi cerita-cerita lisan yang hidup oleh oral traditons. Namun jika dilihat dengan seksama, oral traditons inilah “sejarah” masyarakat kecil, “which have generally been categorized as 'myth' by Western scholars”--seturut Hobart. Inilah sejarah yang orijinal dan otentik. Sejarah yang sangat Bali. Sejarah yang lebih membumi. Dan sejarah itu sekarang kita kenal dengan nama dongeng (satua), legenda, mitos, prosa rakyat atau folklor-folklor lainnya, serta yang “agak” memenuhi syarat “sejarah resmi” adalah babad.

Secara keilmuan (Barat!), folklor-folklor yang lahir dari oral traditons itu memang ditolak dari kategorisasi sejarah. Namun jika dilihat dengan seksama, dalam folklor-folklor itu dapat dibaca sejarah karateristik orang Bali, khususnya masyarakat kecil yang jauh dari prestise palsu, tanpa tendensi menguasai, jauh dari ritual kewibawaan yang cuma teater--sebagaimana pembacaan Clifford Geertz dalam Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali.

Kalau berbicara tentang babad, barangkali ia masih memiliki posisi tawar yang lumayan bergengsi di mata “sejarah resmi” karena ia memang memiliki anasir serta struktur yang dekat dengan “sejarah resmi”. Babad Dalem, misalnya, menjadi sumber besar penulisan sejarah Bali yang dikenal sekarang. Dan hal ini ternyata sedikit-banyak tidak bisa dilepaskan dari kuasa. Banyak babad disusun untuk mengabadikan tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh yang memiliki kuasa, baik dari suatu klan, aliran kepercayaan atau yang lainnya.

Namun jangan lupa pula bahwa kuasa juga masih memiliki taring dalam “sejarah” masyarakat kecil yang terdapat dalam folklor-folklor lisan. Lihatlah, banyak dongeng atau legenda yang tidak melepaskan kisahnya dari kisaran kerajaan atau kuasa raja. Barangkali kita masih harus mengakui bahwa sejarah hanyalah milik para penguasa. Karena dalam “logika” kekuasaan, rakyat kecil dilarang punya sejarah!

Ilustrasi: REPRO

Selengkapnya...

Dian Sukareni, Jangan Dipaksakan…

Lincah dan cerewet. Itulah kesan pertama yang muncul dari sosok cantik mungil bernama lengkap Ni Komang Dian Sukareni ini. Tetapi jangan salah, kecerewetan Dian bukanlah cerewet ngawur, melainkan karena dia ingin tahu banyak tentang banyak hal. “Saya selalu penasaran dengan sesuatu yang belum saya tahu. Maka saya banyak bertanya,” cetusnya sambil tertawa.

Di samping ingin banyak tahu, Dian juga adalah sosok yang selalu berani mencoba dan mau belajar. Hal inilah yang kemudian mengantarnya meraih banyak penghargaan terutama dalam berbagai even seni-budaya tradisional Bali. Bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar, dara berkacamata minus kelahiran Yeh Sumbul, 6 Maret 1993 ini, telah meraih juara. Saat kelas V dan kelas VI, Dian berturut-turut meraih Juara II Lomba Macapat dalam Porseni Tingkat Kabupaten Jembrana. Ketika duduk di kelas III SMP Negeri 1 Mendoyo, penggemar warna kuning ini pun meraih Juara I lomba yang sama di tingkat kabupaten.

Tak berhenti di situ, ajang Pesta Kesenian Bali di tingkat provinsi juga dijajalnya setelah dia memasuki dunia SMA. “Saya mencintai kesenian tradisi Bali, terutama yang jarang dilakoni para remaja semisal dharma gita atau mekidung itu. Saya pikir, jika tidak ada anak muda yang mau menekuninya, tak lama lagi warisan nenek moyang ini akan punah di tanah Bali. Dan jika sudah punah, kita pun akan menyesal bahkan saling menyalahkan,” demikian Dian sambil membeberkan setumpuk piagam penghargaan yang pernah diraihnya.

Dian mengaku salut dengan kiprah remaja Bali saat ini di dunia kesenian modern, terutama para remaja yang begitu antusias menekuni seni musik. “Saya acungkan jempol buat kreativitas teman-teman remaja di bidang musik saat ini. Tetapi saya sedih, perhatian mereka terhadap kesenian tradisi sangat kurang. Sebagai contoh, di SMA Negeri 1 Negara ada 700 siswa-siswi. Tetapi yang ikut ekstrakurikuler mekidung hanya lima orang. Bahkan banyak yang mengejek ekstrakurikuler ini sebagai sesuatu yang kuno. Saya sedih melihat kenyataan ini. Saya heran, semua orang kok hanya ingin jadi artis ya?” demikian Dian agak geregetan.

Namun Dian juga paham, bahwa menekuni kesenian tradisional yang langka tidaklah bisa dipaksakan. Melestarikan budaya lokal harus didasari dengan kesadaran yang tulus, bukan karena paksaan. “Banyak orang tua yang ahli dalam bidang seni tradisi tidak berani memaksa anak-anak mereka untuk meneruskannya. Mereka pikir menekuni kesenian tradisi semacam mekidung tidaklah membuat bangga untuk jaman ini. Lain jika anak-anak mereka bisa menjadi artis band, atau model, barulah mereka bangga dan berani mengeluarkan uang banyak untuk biayanya,” tandas Dian dengan nada berat.

Untuk masalah pelestarian seni budaya tradisi yang langka, menurut Dian yang juga gemar membaca novel ini, peran sekolah sangat dibutuhkan. “Harapan kita hanya pada sekolah. Sekolah harus tegas memberlakukan kurikulum kearifan lokal dengan mewadahi semua kegiatan kesenian tradisional yang hampir punah. Untuk hal ini kita bisa mencontoh sekolah-sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Di daerah tersebut, pelajaran sastra tradisional mendapat porsi yang sama dengan pelajaran lainnya. Di Bali jangan hanya ngomong ajeg Bali, tetapi perilaku kita malah ajeg India, ajeg Arab dan ajeg Amerika. Itu konyol namanya!” pungkas Dian.

Teks: Yuli Astari
Foto: Koleksi Pribadi

Selengkapnya...

Gerabah Banyuning Ambruk di Tangan Calo

Harga bahan baku dan kayu bakar yang terus melonjak, secara masif telah membuat usaha kerajinan gerabah di Desa Banyuning, Buleleng, berada di ambang kebangkrutan total. Usaha masyarakat yang telah dilakoni secara turun-temurun ini juga menjadi semakin tak berdaya karena harga jual yang sangat rendah dan selalu dipermainkan para calo.

Seperti biasa, siang itu Nyoman Satra dan Luh Rencani berada di bengkel gerabah di samping rumahnya. Keringat dan lumpur jadi satu melumuri pakaian dan tangan keriput pasangan suami istri ini. Siang itu pekerjaan membuat sebuah jun (kendi dari tanah) dilakoninya dengan wajah tak begitu gembira. Bukan karena kelelahan, tetapi bayangan akan nasib tak menentu di kemudian hari telah merampas sebagian semangat kerja mereka. Akankah kerajinan gerabah yang menjadi mata pencaharian utama mereka itu masih bisa untuk membiayai hidup?

Kekalutan akan nasib tak menantu bukanlah hanya dirasakan Nyoman Satra dan Luh Rencani. Seluruh pengerajin gerabah tradisional di Desa Banyuning telah lama memendam rasa cemas akan nasib mereka. “Kami memang tak memiliki keterampilan lain kecuali membuat gerabah. Pekerjaan ini kami lakoni secara turun-temurun karena dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sebagai masyarakat kecil,” kisah Nyoman Satra.

Kini, sebagaimana nasib barang dan berbagai prabot rumah tangga tradisional lainnya, gerabah memang sudah beralih fungsi utamanya. Dulu ketika industri barang dan prabot rumah tangga yang berbahan baku dari plastik, aluminimum dan kramik belum merajalela dengan harga yang sangat murah, gerabah seperti payuk, jun, caratan, dulang, kekeb dan lain sebagainya, merupakan perabotan utama dalam setiap rumah tangga sehingga penjualannya selalu lancar. Ini juga menjadi alasan utama kenapa sebagian warga masyarakat Desa Banyuning hanya menekuni pekerjaan membuat gerabah dan tidak sempat belajar keterampilan lain. “Tahun 1960-1975 perabotan dari gerabah digunakan menanak nasi, tempat air dan yang lainnya. Sekarang fungsi gerabah sebagai perobot rumah tangga tinggal kenangan saja. Sekarang orang membeli gerabah paling-paling untuk sekedar hiasan di rumahnya atau iseng-iseng. Dan itu sangat jarang,” demikian Nyoman Satra.

Peningkatan Kualitas dan Pemasaran
Untuk bisa bersaing dengan produk non-gerabah maupun sesama produk gerabah dari daerah lain, para perajin gerabah di Desa Banyuning sebenarnya pernah dibantu Pemkab Buleleng, baik berupa alat, modal maupun pelatihan-pelatihan. Di samping itu mereka juga pernah diajak melakukan studi banding ke daerah lain. “Kami pernah diajak Pemkab Buleleng studi banding di Desa Kapal, Badung. Dalam studi banding itu kami dilatih untuk bisa meningkatkan kualitas gerabah yang kami kerjakan di Banyuning ini,” tutur Luh Rencani yang siang itu sedang membuat sebuah kekeb.

Keyakinan dan semangat warga pengerajin gerabah Desa Banyuning memang sempat bangkit kembali setelah dibantu pemerintah tersebut. Namun apa daya, kendala lain berupa pemasaran yang tersendat-sendat datang menjadi persoalan baru. “Sudah lebih dari lima tahun terakhir ini kami menghadapi masalah pemasaran. Jarang pembeli dan harganya sangat murah,” keluh Nyoman Satra.

Mengenai harga yang murah ini, menurut penuturan para pengerajin gerabah penyebabnya cukup beragam. Banyaknya jumlah pengerajin membuat persaingan sangat ketat sehingga mereka juga harus berani menurunkan harga gerabah agar pembeli tidak berpindah ke tempat lain.

Namun dari semua persoalan harga yang dihadapi para pengerajin, satu hal yang paling krusial adalah kekuasaan para calo untuk menentukan harga gerabah itu sendiri. Para calo tersebut tiada lain adalah para penampung sekaligus pedagang hasil kerajinan gerabah, baik yang ada di desa maupun di pasar. Situasi dan kondisi serba sulit yang dialami para pengerajin gerabah menjadi momentum yang sangat baik bagi para calo untuk mempermainkan harga. Mereka memberikan pinjaman terlebih dahulu kepada para pengerajin, baru kemudian mereka membeli hasil kerajinan gerabah di kemudian hari. Merekalah yang lants menentukan harga gerabah sejak masih berada di tangan para pengerajin. Selusin kekeb misalnya, calo membayar hanya Rp. 10.000. Padahal calo tersebut menjual satu kekeb saja kepada konsumen berkisar antara Rp. 2.500 hingga Rp. 3.000. “Kalau saja saya memiliki modal lebih untuk makan, saya bisa menyetok kekeb. Tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa karena terimpit oleh kebutuhan sehari-hari,” ujar Nyoman Satra yang kini berusia 73 tahun itu.

Untuk melepaskan diri dari gurita percaloan tersebut, berbagai cara pemasaran gerabah pernah dicoba oleh para perajin Banyuning. Nyoman Satra sendiri menuturkan, ia dan istrinya pernah membawa langsung gerabahnya ke pasar-pasar yang ada di Buleleng. Tapi ujung-ujungnya harga tetap dipermainkan oleh para penampung di pasar. “Maaf Pak, barang saya masih banyak belum terjual. Tidak ada tempat untuk menampungnya,” demikian Nyoman Satra menirukan alasan para pedagang dan penampung di pasar. “Ya, terpaksa saya harus menurunkan harga untuk bisa makan hari itu saja,” lanjut Nyoman Satra.

Harga Bahan Baku
Persoalan yang dihadapi para pengerajin gerabah di Desa Banyuning ternyata tidak sebatas itu. Belakangan ini, kendala mereka bertambah lagi dengan melonjaknya harga bahan baku berupa tanah merah dan harga kayu bakar. Tanah merah yang didatangkan dari Alas Angker, Buleleng, sejak kenaikan harga BBM dua tahun lalu melonjak drastis. “Sejak harga BBM naik, harga tanah merah menjadi Rp. 50.000 per-muatan mobil colt. Padahal, sebelumnya harga tanah merah berkisar antara Rp. 35.000-40.000 permobil colt. Kenaikan harga tanah merah dan kayu bakar ini, menambah lagi beban kami para pengerajin gerabah,” tutur beberapa pengerajin yang ditemui media ini.

Sungguh, bila tidak ada pertolongan yang baik dan memadai dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, usaha kerajinan yang menjadi sandaran hidup keluarga Nyoman Satra dan Luh Rencani serta para pengerajin gerabah lainnya di Desa Banyuning, tak bisa dielakkan lagi dari kebangkrutan. Dan ini sungguh patut disayangkan, mengingat kerajinan gerabah Desa Banyuning adalah salah satu potensi dan aset yang telah pernah ikut mewarnai dinamika perekonomian rakyat di Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya. Kita tentu tidak berharap kerajinan masyarakat ini punah, sebab di samping merupakan aset tradisional yang patut dilestarikan, hal ini juga menyangkut hajat hidup banyak orang dan keluarga di Desa Banyuning.

Teks & Foto: Figur Saka Nugraha
(Kontributor Singaraja)

Selengkapnya...

Membaca Politik Jembrana dari Bali

Ketika pariwisata didengung-dengungkan dan diterima masyarakat Bali sebagai sosok yang dapat menjadikan Bali sebagai apa saja, kenyataan akan tanda-tanda merosotnya kedaulatan sosial-budaya, ekonomi hingga politik masyarakat Bali pun tak dapat ditolak lagi. Hal ini sebenarnya sudah bisa terbaca dua dasawarsa belakangan ini, di mana Bali dan masyarakatnya sebagai komunitas sosial budaya telah masuk dalam perangkap imperialisme modern yang semata-mata dikendalikan oleh modal.

Keterperangkapan kultural ini kemudian menjadi-jadi ketika pemerintahan sentralistik ikut ambil bagian dalam proses pembusukan Bali. Dan yang harus kita sayangkan, pembusukan terhadap Bali dilakukan secara cerdas dan terprogram. Semuanya seolah-olah berjalan pada mesin kekuasaan dan pemerintahan yang bernama sistem. Dan orang Bali menjadi mabuk kepayang. Lupa diri bahkan lupa daratan. Gemerincing dolar serta mimpi-mimpi akan kehidupan mewah semakin menjadi tujuan.

Nikmat dunia serta perubahan gaya hidup, ternyata ikut mempengaruhi laku budaya orang Bali, termasuk di dalam mengaktualisasikan dirinya di kancah politik. Sebagai “pemain baru” dalam pergolakan politik nasional di tengah perubahan radikal tatanan politik di era reformasi, telah membuat masyarakat Bali mengalami shock di bidang politik. Belum lagi hubungan emosional masyarakat Bali kebanyakan dengan Megawati Soekarnoputri, sebagai tokoh sentral di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, semakin membuat masyarakat Bali mengalami goncangan psikologi di bidang politik.

Di sisi lain, Partai Golongan Karya sebagai pemegang hegemoni politik kekuasaan di Indonesia termasuk juga di Bali hampir tiga dasawarsa, jelas menanggung beban psikologis yang tidak ringan, sebab dari sebagai “partai berkuasa” dengan single mayority-nya, sejak reformasi bergulir telah kehilangan pamornya di Bali. Kondisi ini jelas membuat elit-elit Partai Golongan Karya sebenarnya tidak siap untuk menghadapi kenyataan politik yang ada dan tentu sangat berpengaruh pada perilaku politik mereka di tataran akar rumput. Dan repotnya lagi, PDI Perjuangan sebagai hegemoni baru di bidang politik di Bali, hingga hari ini juga menunjukkan ketidaksiapan serta kegamangan sikap politik, yang berimbas pada tataran bawah yang juga salah di dalam menyikapi perilaku kaum elit partai.

Dari kegamangan sikap politik kedua raksasa politik itu, menyebabkan terjadinya benturan-benturan yang bernuansa politik seperti yang terjadi di Tabanan baru-baru ini dalam rangkaian pemilu kepala daerah.

Membaca Jembrana
Posisi strategis Kabupaten Jembrana sebagai iintu gerbang Pulau Bali belahan barat, jelas juga mempengaruhi iklim dan karakter politik masyarakatnya. Kuatnya pengaruh budaya urban sebagai konsekwensi logis atas keberadaan Kabupaten Jembrana yang bertetangga dengan Jawa Timur. Kondisi ini memang harus diterima sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Secara politis itu berarti ideologi partai yang berbasis Islam juga mempunyai hak hidup dan berkembang di Jembrana. Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Buleleng.

Peta Politik di Jembrana, secara sederhana juga sangat berbeda dengan peta politik dikawasan Bali lainnya. Terutama daerah Bali bagian tengah, selatan, dan timur, yang karakter dan budaya politiknya masih kental dengan sentuhan tradisi dan feodalisme. Sementara di Jembrana, iklim politik dapat dikatakan lebih demokratis, yang tentu saja tidak terlepas dari budaya lokal yang sejak dahulu memang menjadi antitesis dari budaya “Bali Adiluhung”. Jembrana termasuk budaya Bali pinggiran yang termarginalkan, sehingga bentuk-bentuk perlawanannyapun berbeda. Demikian juga dalam penyelesaian konfliknya, jelas juga berbeda.

Secara kasat mata, di daerah Bali Selatan, Tengah, dan Timur, sulit menemukan partai-partai berbasis agama Islam dapat berkembang. Sebutlah PPP, PAN, PBB atau partai lainnya yang basis tradisionalnya adalah kalangan muslim.

Tidak demikian halnya dengan Jembrana, partai-partai berbasis massa umat Islam, juga senantiasa ikut marak dalam menyambut pesta demokrasi Pemilu maupun Pilkada (Pemilu Kada). Bahkan di parlemen daerah, PAN, PKB, PKS dan PPP yang berkoalisi dengan partai kecil lainnya, selama ini mampu membuat perlawanan terhadap partai-partai besar seperti PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya dalam mempengaruhi berbagai keputusan legislatif.

Sebagai daerah dengan karakter urban yang cukup kental, mengingat di Jembrana tidak ditemukan penduduk asli tetapi semuanya pendatang dari Bali Timur dan Bali Selatan serta Jawa, membuat laku budaya politik Jembrana menjadi sangat dinamis. Secara kesejarahan pun tercatat bahwa di Jembrana pernah terjadi tragedi politik yang besar. Sebut saja misalnya tragedi G 30 S PKI dan tragedi perusakan massal pada saat Megawati Soekarnoputri gagal menjadi Presiden RI di awal era reformasi. Yang terakhir tragedi terjadi saat gagalnya pelantikan kepala daerah di Jembrana tahun 2000 yang lalu.

Dari rangkaian catatan yang ada, kita akan mampu meraba bagaimana peta politik di Jembrana dan bagaimana anatomi politik di Tanah Makepung ini. Bila kita beranjak dari kenyataan yang ada tanpa harus memberikan warna-warni dan muatan apapun, penyelesaian sebuah konflik tentu tidak harus berlarut-larut. Apalagi harus dengan pertumpahan darah dan maut. Tetapi persoalannya, konflik politik selalu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain semisal kepentingan kekuasaan yang justru menjadi provokator sekaligus penghancur nilai-nilai politik-demokrasi itu sendiri.

Secara preventif setiap konflik dapat diredam dengan membuka dialog di antara komponen dan potensi masyarakat yang ada. Tidak hanya sebatas pada tataran elit tetapi juga pada tataran akar rumput. Selama ini ada keterjebakan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat Bali kebanyakan, ketika harus menawarkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang biasanya kemudian diterjemahkan ke dalam kesepakatan bersama. Bahkan dalam mewujudkan kesepakatan bersama itu, dilakukan sekat-sekat tinggi yang membatasi satu wilayah sosial dengan lainnya. Seperti misalnya kesepakatan yang dibuat oleh partai politik tentang penertiban atribut partai, di sini terasa benar bahwa masyarakat sedang di kotak-kotakkan oleh apa yang bernama partai. Kesepakatan juga sering berhenti pada kata sepakat untuk tidak sepakat. Kenapa demikian? Karena semuanya bersifat elitis dan penuh rekayasa.

Demikian juga dengan penyelesaian lainnya di luar wilayah politik. Semua diterjemahkan seolah dengan satu kata yang bernama perintah dan instruksi. Tangan kekuasaan begitu kuat mencengkeram. Sehingga mematikan partisipasi masyarakat. Di sisi lainnya, desa adat sebagai pilar terakhir budaya Bali, kini dibuat penuh dengan muat-muatan yang tak jelas. Apa-apa semuanya dilimpahkan kepada desa adat. Mulai masalah pelacuran, terorois, pedagang kaki lima, KTP, dan lain sebaginya, semuanya melibatkan desa adat. Padahal secara sadar kita tahu semuanya itu berada di luar wilayah desa adat, sehingga sering kesan yang tertangkap berbau SARA dan ini sangat rentan untuk disulut menjadi konflik.

Dalam konteks politik-demokrasi menjelang Pemilu Kada Jembrana 2010 ini, pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh para elit politik di Jembrana adalah pendekatan dengan pola “kejelataan”. Artinya, para elit politik dan terutama mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai bupati mendatang di Jembrana, harus memulainya dari pintu ke pintu tanpa ujug-ujug menokohkan diri sendiri atau mengatakan diri hebat. Pendekatan kultural dan penyamabrayaan adalah jalan yang paling baik, termasuk juga dengan Nyama Selam yang banyak ada di Jembrana.

Sebagai daerah urban, Jembrana memang menyisakan potensi konflik yang tidak kecil. Apalagi setelah kita menyaksika perhelatan-perhelatan Pemilu Kada di berbagai daerah belakangan ini, sebagian besar telah menimbulkan konfik horisontal maupun fertikal yang cukup parah. Tetapi kalau sejak dini kita sudah mulai mendialogkannya dengan masyarakat, dengan mempererat tali silaturahmi tidak sebatas elit saja, konflik yang mungkin terjadi akan lebih mudah dicegah atau diurai.

bali bicara

Selengkapnya...