Penguatan Fundamen Pendidikan Karakter

Oleh: Prakoso Bhairawa Putera

PELIKNYA kondisi yang ada disekitar tunas bangsa saat ini membuat banyak kalangan prihatin. Sehingga muncul kegundahan bernada “mau dibawa ke mana anak-anak Indonesia ke depan?”. Jika berani memetan setiap permasalahan yang ada mengelilingi anak-anak, pendidikan adalah salah satu jawaban yang dengan mudah keluar dari setiap mulut penghuni republik ini.

Pendidikan telah sejak lama diperjuangan oleh para pahlawan seperti Ki Hajar Dewantara, dkk yang nilai-nilai patriotismenya selalu dan akan selalu diperingati setiap tahun di bulan Mei. Selalu ada wacana yang hampir sama dibeberapa tahun terakhir ketika berbicara pendidikan. Pendidikan Karakter terus mengemuka seiring dengan tuntutan untuk meletakkan pendidikan pada ramah yang penting bagi tunas muda bangsa.

Azyumardi Azra (2010) dalam artikel Agama, Budaya, dan Pendidikan Karakter Bangsa mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri bangsa dan menggalang pembentukan masyarakat Indonesia baru.

Masyarakat Indonesia baru adalah kebutuhan untuk melihat generasi mendatang dengan penguatan nilai-nilai dan rasa ke-Indonesia-an berpegang pada pancasila dan undang-undang dasar 1945. Nilai dan rasa ini kemudian sudah seharusnya diimplementasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan nilai dilakukan dengan penanaman rasa sejak dini yang kemudian dilakukan secara berlanjut hingga ke institusi masyarakat umum. Kesemuanya bermuara pada moral.

Krisis moral sebagaimana dikemukan Muhammad Anis Matta (2002), menimbulkan begitu banyak ketidakseimbangan di dalam masyarakat yang tentunya tidak membuat masyarakat bahagia. Ada empat penyebab keterjebakan pada kondisi tersebut, yaitu adanya penyimpangan pemikiran dalam sejarah pemikiran manusia yang menyebabkan paradoks antarnilai, misalnya etika dan estetika, hilangnya model kepribadian yang integral, yang memadukan kesalihan dengan kesuksesan, kebaikan dengan kekuatan, dan seterusnya, munculnya antagonisme dalam pendidikan moral, dan lemahnya peranan lembaga sosial yang menjadi basis pendidikan moral.

Moral menjadi bagian dari watak yang terbentuk sejak seseorang berinteraksi dari lingkungan terkecilnya, dengan demikian penguatan akan ajaran baik buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan susila lainnya menjadi mutlak. Penguatan terhadap dasar (fundamen) dari pendidikan karakter menjadi perhatian awal.

Ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Keempat ciri ini dikemukakan oleh FW Foerster dalam buku Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global (Doni Koesoema A, 2007). Ciri dasar tersebut dapat dianalogikan sebagai fundaman untuk dapat menegakkan kokohnya jati diri generasi mendatang bangsa ini. Ciri yang diberikan Foerster dimulai dengan keteraturan interior, koherensi, otonomi, dan keteguhan kesetiaan.

Fundamen pertama menitik beratkan pada keteraturan interior dengan ukuran berdasarkan hierarki nilai terhadap setiap tindakan. Kunci dari fundamen ini adalah penguatan nilai yang menjadi pedomanan normatif dari setiap tindakan. Penguatan nilai dapat diperoleh dari ajaran agama, moral keluarga, aturan adat, ataupun semua jenis keteraturan yang merujuk pada kepatutan dan kelayakan.

Kedua, Koherensi yang memberi keberanian. Koherensi menjadi keselarasan yang mendalam antar nilai sehingga seseorang memiliki keteguhan akan prinsip, niat, dan guncangan yang akan timbul dalam diri. Kunci dari fundamen ini adalah penguatan akan rasa percaya terhadap satu sama lain. Rasa percaya dibangun karena adanya komitmen akan tujuan pencapaian. Kredibilitas sangat ditentukan dari fundamen ini.

Otonomi menjadi fundamen ketiga yang patut dikuatkan dalam pendidikan karakter. Otonom menjadikan seseorang menginternalisasikan aturan dari lingkungan dan nilai yang ada dalam diri untuk selanjutnya menjadi kesepakatan tindak dan laku pribadi. Internalisasi merupakan penghayatan terhadap suatu nilai yang diyakini dan disadari akan kebenaran nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Otonom memberikan seseorang dapat melakukan pemilihan dan penilaian atas keputusan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Fundamen ini lebih bertitik tumpu pada daya tahan seseorang dalam melaksanakan apa yang dipandang baik, dan kekuatan untuk tetap patuh atas komitmen yang dipilih.

Penguatan keempat fundamen ini menjadi prasyarat yang harus diperhatikan dalam setiap metode ataupun bahan ajar dalam penanaman nilai dan rasa dalam pendidikan karakter. Alangkah indah dan tidak mustahil kiranya Masyarakat Indonesia Baru yang berkarakter akan hadir di bumi Nusantara ini.***

Prakoso Bhairawa Putera, lahir di Tanjung Pandan (pulau Belitung), 11 Mei 1984. Duta Bahasa tingkat Nasional (2006) ini kerap menulis di berbagai media cetak Nasional dan Daerah. Buku-bukunya: Megat Merai Kandis (2005), La Runduma (2005), Ode Kampung (2006), Uda Ganteng No 13 (2006), Menggapai Cahaya (2006), Aisyah di Balik Tirai Jendela (2006), Teen World: Ortu Kenapa Sih? (2006). Asal Mula Bukit Batu Bekuray (2007), Medan Puisi (2007), 142 Penyair Menuju Bulan (2007), Ronas dan Telur Emas (2008), Tanah Pilih (2008), Putri Bunga Melur (2008), Aku Lelah Menjadi Cantik (2009), Pedas Lada Pasir Kuarsa (2009), Cerita Rakyat dari Palembang (2009), Wajah Deportan (2009), Pendekar Bujang Senaya (2010), Ayo Ngeblog: Cara Praktis jadi Blogger (2010), dan Membaca dan Memahami Cerpen (2010). Tahun 2009 menjadi Nominator Penulis Muda Berbakat – Khatulistiwa Literary Award. Saat ini tercatat sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Selengkapnya...

Rumah Panggung Riwayatmu Kini

Oleh R. Azhari

Dalam obrolan ringan di sebuah pos kamling, penulis sangat tertegun ketika teman diskusi membuka topik tentang situs rumah panggung, rumah yang dianggap cermin awal peradaban datuk moyangnya dahulu kini sedang mengalami kepunahan populasinya semakin menyusut dan tak tergantikan. Bangunan yang pernah menjadi ikon masyarakat loloan kini kurang mendapat perhatian untuk dijaga kelestariannya. Kawasan loloan pada awal pemukiman adalah merupakan konsesi raja-raja di Jembrana kepada pendatang ‘kampung loloan’ kala itu belum mengenal bangunan dari batu beton seperti sekarang ini, hanya dikenal bangunan kayu berupa rumah panggung sebagai karya dari negeri seberang.

Dari bangunan itulah lahir tradisi yang dibawa dari negeri asalnya dipelihara dan dijaga kelestariannya, kini kondisinya sangat memprihatinkan seakan hampir kehilangan roh dan akar dari kulturnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari betapa banyaknya rumah panggung telah berubah bentuk bahkan lenyap dari tempatnya semula dan kemudian semakin langkanya dijumpai kebiasaan yang menjadi pelengkap tradisi pada suatu ritual keagamaan. Ini menandai semakin kritisnya keberadaan nilai-nilai yang pernah dibawa datuk moyang sebagai pembentuk identitas mereka.

Penulis memahami kegalauan teman ini ketika melihat wajah kampung halamannya telah banyak mengalami perubahan fisik, pelan dan pasti situs bangunan-bangunan tradisional (rumah panggung) yang semula dipelihara sebagai kawasan budaya kebanggaan kultur masa lalu kini mulai redup dikikis peradaban baru, sebuah ironi budaya yang meski mendapat perenungan untuk penelusuran bahan kajian.

Sikap skeptis masyarakat terhadap perubahan waktu untuk mempertahankan rumah-rumah adat ini belum tersentuh oleh siapapun juga bahkan kepedulian masyarakat sendiri pun seakan sulit untuk berpaling kepada siapa persoalan ini untuk diadukan.

Sebuah kesenjangan budaya telah terjadi disini begitu melebar sehingga sangat sulit untuk didekatkan kembali dalam kurun waktu dekat tanpa harus ada kesadaran baru untuk memulai mengaktualisasikan kebesaraan rumah-rumah adat yang pernah ada terhadap kemungkinan kepunahan, dan disadari pula fenomena ini telah berimflikasi terhadap indikasi yang mengarah pada pelunturan sisi kehidupan prilaku budaya masyarakat kalau belum mau dikatakan menuju kehilangan akar pijakan budaya sendiri.

Tentunya sulit untuk mencari siapa yang harus disalahkan dalam perubahan ini, tetapi kalau arif dapat kita telusuri ada beberapa indikasi yang mempengaruhi pelemahan kultur budaya masyarakat loloan untuk dapat dijadikan bahan kajian;

1. Ada yang menengarai awal dari pelunturan adat dan tradisi ini dimulai dari ketika pertama kalinya lekukan-lekukan sungai ijogading diluruskan, artinya keganasan sungai ijogading pada setiap musim penghujan selalu menbawa bencana banjir disepanjang bantaran sungai dari hulu sampai ke hilir tidak pernah terjadi lagi khususnya kawasan loloan. Kondisi aman dari ancaman banjir musiman dan binatang buas mendorong sebagian masyarakat penghuni rumah panggung yang didesain berupa bangunan kayu utuh itu satu persatu mulai meninggalkan ciri khas arsitekturnya.

2. Loloan yang berarti lekukan sungai terdapat sebuah dermaga dinamai teluk bunter riwayatnya berakhir ketika terjadi pelurusan sungai ijogading. Dahulu ramai dilabuhi perahu penisi pelaut bugis diakui sebagai jembatan penghubung serumpun yang hangat antar lintas nusantara. Jalinan yang telah membentuk kultur budaya itu ,kini sulit untuk direkatkan kembali karena tidak adanya upaya kearah itu oleh generasi saat ini yang tersisa sekalipun agak sulit untuk dilakukan.

3. Keberhasilan pemenuhaan kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong perubahan gaya hidup dengan merubah sebagian atau seluruh struktur bangunan rumah panggung tanpa harus menyesali betapa gigih dan tangguhnya datuk moyang dahulu ketika memulai merencanakan mendirikan bangunan, menyusun dan merakit sedangkan bahan-bahannya didapat dari luar pulau nun jauh diseberang sesuatu yang sangat sulit dan tidak mudah untuk dilakukan oleh masyarakat sekarang, seluruhnya dilakukan dengan pertaruhan jiwa dan semangat kegotong royongan.

Lain halnya bagi masyarakat kurang beruntung dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada juga yang mengambil jalan pintas yaitu menjual seluruh struktur bangunan kepada kolektor bangunan antic. Sekalipun demikian masih dijumpai situs rumah panggung masih kokoh berdiri tegak oleh pemiliknya tetap dijaga dan dipelihara.

4. Rumah pangung yang telah dibangun ratusan tahun oleh seniman pemberani merupakan inspirasi kekuatan budaya, dimana kini telah kehilangan makna historis hal ini menandai ada sesuatu yang hilang dari sebuah tradisi adat istiadat seperti prosesi adat perkawainan misalnya, berbagai jenis penganan kuliner luput dari pengisi hidangan.

5. Kesulitan mencari bahan kayu sebagai pengganti bagian-bagian rumah yang rusak menjadi alasan untuk membiarkan pelapukan struktur bangunan tanpa ada upaya alternative untuk memperbaiki.

6. Pembagian waris bagi sebagian ahli waris menuntut pertimbangan yang lebih adil terhadap bangunan pusaka berumur ratusan tahun itu apabila ingin tetap berdiri utuh sebagaimana bentuk aslinya.

Kalau kita sepakat bahwa rumah panggung adalah merupakan simbul bangunan sebuah peradaban masyarakat kampung loloan yang tidak dibatasi pada sebuah kawasan, maka kultur masyarakat telah menyebar ke seluruh kabupaten jembrana.

Sebelum generasi yang akan datang kehilangan jejak sejarah sangat arif bila diambil langkah-langkah yang dapat dijadikan acuan untuk menjaga kelestarian situs pusaka rumah panggung ;

Persoalan rumah panggung adalah bagian dari produk masyarakatnya sendiri, perlu dibangunan sebuah kesadaran baru bagi generasi sekarang untuk membentuk kembali kearifan lokal dari erosi transformasi budaya yaitu dengan memahami dan mendalami kultur budaya datuk moyongnya sendiri sebelum terjadinya persimpangan budaya yang lebih jauh lagi yaitu dengan membentuk atau menumbuhkan lembaga peduli terhadap kebudayaan lokal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam mengambil peran untuk melestarikan situs rumah panggung sangat dibutuhkan, karena kebanyakan dari komunitas pemilik atau penghuni rumah paanggung adalah dari kalangan yang kurang beruntung sehingga kebutuhan biaya untuk memelihara bangunan banyak mengalami kesulitan.

Kajian dalam mengatasi persoalan ini adalah mendekatkan kebutuhan mereka dengan kemampuan pemerintah kabupaten diantaranya adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan demikian diharapkan kesulitan biaya yang selama ini menjadi ganjalan bagi para pemilik rumah panggung dapat difasiltasi oleh Pemerintah.

Perlu ditumbuhkan serta didorong kesadaran masyarakat akan arti nilai sebuah kebudayaan yang tersimbul dalam bentuk bangunan rumah panggung beserta unsurt-unsur yang pernah ada untuk dipelihara kelestariaannya tanpa harus membiarkan dalam kepunahan. Adalah sangat disayangkan apabila generasi yang akan datang hanya pernah mendengar tetapi tidak pernah tahu apa dan bagaimana simbul kebudayaan datuk moyangnya dahulu.

Penulis bertempat tinggal di Loloan Timur, Negara-Jembrana, Bali

Selengkapnya...

Merdeka Sambil Melarat

“Saya tidak memasang bendera di rumah. Males, soalnya kian hari negeri ini kian amburadul,” ujar seorang warga di sebuah warung kopi.

Ucapan warga ini tentu saja mendapat reaksi beragam dari beberapa orang yang juga ada di warung itu. Ada yang cuma tertawa, ada yang mendebat tidak terima. “Persoalan amburadul atau tidak, itu tidak ada hubungan dengan ulang tahun kemerdekaan. Kita harus menghormati hari suci ini. Sama dengan hari raya dalam agama, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan adalah juga hari suci bagi bangsa kita,” sengit orang itu.

Dengan mudah dapat ditebak kemudian sebuah perdebatan seru berlangsung di warung kopi di pojok perempatan dekat bale banjar itu. Warga yang enggan memasang bendera tersebut membantah keras jika dirinya dikatakan tidak menghormati negara hanya gara-gara tidak memasang bendera di bulan Agustus. Dia mengatakan bahwa dengan tidak memasang bendera, tak sedikit pun rasa hormat dan taatnya kepada negara berkurang. “Rasa hormat dan ketaatan bernegara tidak bisa hanya diukur dari memasang bendera merah putih atau tidak memasang di bulan Agustus. Bagaimana kalau saya memasang bendera tetapi hati saya justru tidak tenteram dan tidak iklas?” tanyanya lagi.

“Kenapa tidak iklas? Kalau sampean tidak iklas, ya berarti sampean memang tidak punya rasa hormat kepada negara. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang dulu berjuang sampai mati untuk merebut kemerdekaan. Kemerdekaan tidak berarti sebuah negara otomatis makmur, tertib, rapi, aman dan sebagainya. Tetapi ketika kemerdekaan sudah kita genggam, saat itulah kita bersama-sama mengupayakan kemakmuran, ketertiban, keamanan dan lain sebagainya,” sergah warga itu tambah sengit.

“Aduh, sampean pinter sekali bicara. Mau nggak sampean jadi calon bupati? Kalau mau nanti saya yang jadi tim suksesnya,” sahut warga lainnya.

“Apa? Jadi calon bupati? Mau mau! Apa syaratnya?”
“Punya uang banyak buat membeli dukungan.”
“Sial! Uang banyak dari mana wong saya masih pengangguran begini? Ogah ah!”

Perdebatan masih berlangsung lama di warung kopi itu.

Dan ini bukanlah cerita fiksi. Bahwa persoalan kemerdekaan beserta kelanjutannya berupa kesuksesan pembangunan bagi negeri yang besar ini, ternyata belumlah berhenti untuk menjadi perdebatan. Selalu ada yang merasa tidak enak hati dengan istilah merdeka itu. Merdeka kok banyak yang tidak mampu beli beras? Merdeka kok sekolahkan anak saja mahal sekali? Merdeka kok cari pekerjaan saja sulit setengah mati? Merdeka kok biaya berobat tak terjangkau rakyat kecil? Merdeka kok ada perbedaan mencolok antara kaya raya dan miskin sampai mati? Merdeka kok ada teroris? Merdeka kok ada intimidasi? Merdeka kok bangkrut? Merdeka kok anu...? Dan seterusnya.

Siapa pun juga boleh menilai dan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang bermutu, naif, tidak cerdas, bahkan konyol. Tetapi siapa pun juga tetap punya hak untuk melontarkan pertanyaan tersebut. “Sebab dalam faktanya sampai 65 tahun merdeka negara kita memang masih belum menunjukkan tanda-tanda lebih baik dari sisi kesejahteraan dan keadilan. Cita-cita kesejahteraan bersama masih jauh dari harapan. Kesenjangan sosial, politik, ekonomi, bahkan semakin terasa sepuluh tahun terakhir ini,” demikian Ketut Ardha Negara, pemerhati sosial dari Baler Bale Agung Negara.

Ardha yang dalam aktivitas kesehariannya selalu bersentuhan dengan masyarakat berbagai kalangan ini mengatakan, bahkan kini masyarakat kebanyakan sudah merasa kehilangan harapan dengan cita-cita kemerdekaan itu sendiri. “Dalam alam kemerdekaan ini, setiap hari rakyat dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak pernah dapat diselesaikan dengan tuntas. Mulai dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang selalu bertambah sampai pada persoalan-persoalan politik dan ekonomi yang semakin membuat kehidupan berbangsa bertambah morat-marit. Semua persoalan saling mempengaruhi yang ujung-ujungnya membuat rakyat kecil susah,” tandas Ardha.

Sambil Melarat
Sejak Republik ini merdeka, seluruh rakyat Indonesia memiliki satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Demikian pula dengan pemerintah, bahwa setiap pemerintahan yang berkuasa di negeri ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, berarti sejak dulu hingga sekarang rakyat dan pemerintah Indonesia telah memiliki tujuan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaanya, kenapa sampai saat ini kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak juga terwujud padahal hal itu merupakan tujuan bersama antara rakyat dan pemerintah?

Walau kedengaran sangat naif, pertanyaan ini sangat mendasar. Sebab, realitas yang ada dengan gamblang menunjukkan kepada kita semua, bahwa yang bernama kesejahteraan bersama itu hingga detik ini masih hanya sebatas fatamorgana. Hingga detik ini, yang jelas-jelas ada barulah pada “kesejahteraan tidak bersama”. Pemerintah boleh saja setiap semester mengaku bahwa telah berhasil mengurangi kemiskinan sekian persen atau sekian digit dari sebelumnya, tetapi ketimpangan ekonomi toh tak beranjak dari kehidupan bersama sehari-hari.

Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-65 ini misalnya, seharusnya kita rayakan dengan rasa bahagia. Tetapi ternyata tidak ada yang bahagia. Karena berbagai masalah menumpuk di dalam negeri. Katakanlah yang paling mendasar adalah soal sembako. “Bagaimana orang-orang kecil bisa bahagia? Beras setiap hari bertambah mahal. Minyak goreng, bumbu, bahkan lombok aja harganya begitu menyiksa rakyat. Beras mahal, tetapi tidak memberi keuntungan apa-apa bag para petani sawah. Harga lombok puluhan ribu sekilo, tapi para petani lombok tak ikut mendapat keuntungan. Tidak ada yang bahagia memang,” lanjut Ardha Negara.

Di samping harga-harga kebutuhan pokok yang kian melambung gara-gara pemerintah menaikkan TDL dan melakukan konversi minyak tanah menjadi gas, biaya-biaya hidup yang lain juga tak mau kalah berlomba saling melampaui kewajaran. “Runyamnya lagi, untuk menolong rakyat mengimbangi kenaikan harga ini, pemerintah tak punya inovasi. Taruhlah misalnya ketika sembako mahal, pemerintah bisa mengimbanginya dengan memberikan pelayanan publik yang murah dan baik bagi masyarakat. Misalnya pemerintah bisa menurunkan biaya transportasi untuk rakyat. Dengan demikian rakyat tidak perlu harus membawa sepeda motor untuk bepergian yang dekat-dekat. Rakyat tidak perlu nyicil kendaraan karena pemerintah sudah menyediakan transpotasi yang murah dan baik,” ujar seorang pedagang nasi jinggo di kota Negara.

“Di tengah keruwetan hidup seperti sekarang ini, pemerintah malah membuat program yang aneh-aneh. Membangun IT canggih, konversi minyak tanah, atau entah apa lagi namanya, tapi semua tak bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat kebanyakan,” lanjut pedagang nasi itu.

Apa yang dikatakan pedagang nasi jinggo itu mungkin terlalu sederhana. Seperti juga perdebatan beberapa warga di warung kopi tadi, ternyata berujung pada sesuatu yang sangat sederhana. “Sudahlah, sampean nggak perlu maksa saya memasang bendera. Bukan karena apa-apa kok, tapi karena bendera yang saya punya ternyata sudah robek dimakan usia. Dan saya tidak mampu membeli bendera baru lagi. Saya merdeka. Sungguh saya menghargai dan menghormati kemerdekaan negeri ini, tapi sambil miskin. Apa saya salah lagi?” demikian warga yang enggan memasang bendera itu di ujung berdebatan lantas ngloyor pergi.

Teks: Nanoq da Kansas
Ilustrasi: sekelebatsenja

Selengkapnya...

Gerabah Banyuning Ambruk di Tangan Calo

Harga bahan baku dan kayu bakar yang terus melonjak, secara masif telah membuat usaha kerajinan gerabah di Desa Banyuning, Buleleng, berada di ambang kebangkrutan total. Usaha masyarakat yang telah dilakoni secara turun-temurun ini juga menjadi semakin tak berdaya karena harga jual yang sangat rendah dan selalu dipermainkan para calo.

Seperti biasa, siang itu Nyoman Satra dan Luh Rencani berada di bengkel gerabah di samping rumahnya. Keringat dan lumpur jadi satu melumuri pakaian dan tangan keriput pasangan suami istri ini. Siang itu pekerjaan membuat sebuah jun (kendi dari tanah) dilakoninya dengan wajah tak begitu gembira. Bukan karena kelelahan, tetapi bayangan akan nasib tak menentu di kemudian hari telah merampas sebagian semangat kerja mereka. Akankah kerajinan gerabah yang menjadi mata pencaharian utama mereka itu masih bisa untuk membiayai hidup?

Kekalutan akan nasib tak menantu bukanlah hanya dirasakan Nyoman Satra dan Luh Rencani. Seluruh pengerajin gerabah tradisional di Desa Banyuning telah lama memendam rasa cemas akan nasib mereka. “Kami memang tak memiliki keterampilan lain kecuali membuat gerabah. Pekerjaan ini kami lakoni secara turun-temurun karena dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sebagai masyarakat kecil,” kisah Nyoman Satra.

Kini, sebagaimana nasib barang dan berbagai prabot rumah tangga tradisional lainnya, gerabah memang sudah beralih fungsi utamanya. Dulu ketika industri barang dan prabot rumah tangga yang berbahan baku dari plastik, aluminimum dan kramik belum merajalela dengan harga yang sangat murah, gerabah seperti payuk, jun, caratan, dulang, kekeb dan lain sebagainya, merupakan perabotan utama dalam setiap rumah tangga sehingga penjualannya selalu lancar. Ini juga menjadi alasan utama kenapa sebagian warga masyarakat Desa Banyuning hanya menekuni pekerjaan membuat gerabah dan tidak sempat belajar keterampilan lain. “Tahun 1960-1975 perabotan dari gerabah digunakan menanak nasi, tempat air dan yang lainnya. Sekarang fungsi gerabah sebagai perobot rumah tangga tinggal kenangan saja. Sekarang orang membeli gerabah paling-paling untuk sekedar hiasan di rumahnya atau iseng-iseng. Dan itu sangat jarang,” demikian Nyoman Satra.

Peningkatan Kualitas dan Pemasaran
Untuk bisa bersaing dengan produk non-gerabah maupun sesama produk gerabah dari daerah lain, para perajin gerabah di Desa Banyuning sebenarnya pernah dibantu Pemkab Buleleng, baik berupa alat, modal maupun pelatihan-pelatihan. Di samping itu mereka juga pernah diajak melakukan studi banding ke daerah lain. “Kami pernah diajak Pemkab Buleleng studi banding di Desa Kapal, Badung. Dalam studi banding itu kami dilatih untuk bisa meningkatkan kualitas gerabah yang kami kerjakan di Banyuning ini,” tutur Luh Rencani yang siang itu sedang membuat sebuah kekeb.

Keyakinan dan semangat warga pengerajin gerabah Desa Banyuning memang sempat bangkit kembali setelah dibantu pemerintah tersebut. Namun apa daya, kendala lain berupa pemasaran yang tersendat-sendat datang menjadi persoalan baru. “Sudah lebih dari lima tahun terakhir ini kami menghadapi masalah pemasaran. Jarang pembeli dan harganya sangat murah,” keluh Nyoman Satra.

Mengenai harga yang murah ini, menurut penuturan para pengerajin gerabah penyebabnya cukup beragam. Banyaknya jumlah pengerajin membuat persaingan sangat ketat sehingga mereka juga harus berani menurunkan harga gerabah agar pembeli tidak berpindah ke tempat lain.

Namun dari semua persoalan harga yang dihadapi para pengerajin, satu hal yang paling krusial adalah kekuasaan para calo untuk menentukan harga gerabah itu sendiri. Para calo tersebut tiada lain adalah para penampung sekaligus pedagang hasil kerajinan gerabah, baik yang ada di desa maupun di pasar. Situasi dan kondisi serba sulit yang dialami para pengerajin gerabah menjadi momentum yang sangat baik bagi para calo untuk mempermainkan harga. Mereka memberikan pinjaman terlebih dahulu kepada para pengerajin, baru kemudian mereka membeli hasil kerajinan gerabah di kemudian hari. Merekalah yang lants menentukan harga gerabah sejak masih berada di tangan para pengerajin. Selusin kekeb misalnya, calo membayar hanya Rp. 10.000. Padahal calo tersebut menjual satu kekeb saja kepada konsumen berkisar antara Rp. 2.500 hingga Rp. 3.000. “Kalau saja saya memiliki modal lebih untuk makan, saya bisa menyetok kekeb. Tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa karena terimpit oleh kebutuhan sehari-hari,” ujar Nyoman Satra yang kini berusia 73 tahun itu.

Untuk melepaskan diri dari gurita percaloan tersebut, berbagai cara pemasaran gerabah pernah dicoba oleh para perajin Banyuning. Nyoman Satra sendiri menuturkan, ia dan istrinya pernah membawa langsung gerabahnya ke pasar-pasar yang ada di Buleleng. Tapi ujung-ujungnya harga tetap dipermainkan oleh para penampung di pasar. “Maaf Pak, barang saya masih banyak belum terjual. Tidak ada tempat untuk menampungnya,” demikian Nyoman Satra menirukan alasan para pedagang dan penampung di pasar. “Ya, terpaksa saya harus menurunkan harga untuk bisa makan hari itu saja,” lanjut Nyoman Satra.

Harga Bahan Baku
Persoalan yang dihadapi para pengerajin gerabah di Desa Banyuning ternyata tidak sebatas itu. Belakangan ini, kendala mereka bertambah lagi dengan melonjaknya harga bahan baku berupa tanah merah dan harga kayu bakar. Tanah merah yang didatangkan dari Alas Angker, Buleleng, sejak kenaikan harga BBM dua tahun lalu melonjak drastis. “Sejak harga BBM naik, harga tanah merah menjadi Rp. 50.000 per-muatan mobil colt. Padahal, sebelumnya harga tanah merah berkisar antara Rp. 35.000-40.000 permobil colt. Kenaikan harga tanah merah dan kayu bakar ini, menambah lagi beban kami para pengerajin gerabah,” tutur beberapa pengerajin yang ditemui media ini.

Sungguh, bila tidak ada pertolongan yang baik dan memadai dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, usaha kerajinan yang menjadi sandaran hidup keluarga Nyoman Satra dan Luh Rencani serta para pengerajin gerabah lainnya di Desa Banyuning, tak bisa dielakkan lagi dari kebangkrutan. Dan ini sungguh patut disayangkan, mengingat kerajinan gerabah Desa Banyuning adalah salah satu potensi dan aset yang telah pernah ikut mewarnai dinamika perekonomian rakyat di Kabupaten Buleleng dan Bali pada umumnya. Kita tentu tidak berharap kerajinan masyarakat ini punah, sebab di samping merupakan aset tradisional yang patut dilestarikan, hal ini juga menyangkut hajat hidup banyak orang dan keluarga di Desa Banyuning.

Teks & Foto: Figur Saka Nugraha
(Kontributor Singaraja)

Selengkapnya...

Investor “Magarang” Pariwisata

Oleh: Agus Mahendra

Mendengar kata “investasi” dan “investor”, di benak kita jarang yang mengaitkannya dengan masalah pertanian. Apalagi sebagai masyarakat Bali, sedikit saja mendengar kata-kata itu, secara reflek atau mungkin bisa dikatakan latah, orang akan condong mengaitkannya dengan pariwisata. Lho kok tidak mengaitkannya dengan pertanian? Mungkin harus kita akui bahwa praktik investasi yang dilakukan oleh investor di Indonesia jarang menyentuh bidang pertanian, terlebih di Pulau Dewata yang memang tersohor dengan pariwisatanya hingga ke mancanegara. Di balik tersohornya Bali di mata dunia, sebagaian besar penduduknya bergerak di bidang agraris atau menggantungkan hidupnya sebagai petani. Siapa pun itu yang memiliki label sebagai nak Bali, baik di kota maupun yang bergerak di bidang pariwisata tidak bisa terlepas bahkan masih tergantung dengan pertanian. Secara ekstrem, semua masyarakat Bali hidup dengan memakan nasi!

Nah, jika sudah seperti itu kenapa investor yang datang untuk berinvestasi di Bali jarang sekali yang melirik bidang pertanian dan justru lebih memilih bersaing keras dan mati-matian untuk bergerak di bidang pariwisata? Tidak hanya orang asing, bahkan sempat diberitakan Gubernur Bali Made Mangku Pastika memiliki ambisi untuk membangun hotel di wilayah Kuta. Kalau dilihat dari jumlah wisatawan yang datang ke Bali, mungkin logis saja pariwisata lebih menarik investor untuk bergerak di dalamnya. baik dengan membuat hotel, villa dan sebgainya. Tetapi kalau kita cermati dari berbagai aspek, pariwisata Bali sama sekali tidak bisa dilepaskan dengan pertanian, atau lebih mudahnya pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pariwisata Bali. Pertanian merupakan penopang atas kehidupan pariwisata Bali. Tanpa pertanian, pariwisata Bali tidak bisa seperti sekarang. Namun ironisnya, tingginya kunjungan wisatawan ke Bali untuk menikmati alam dan budaya Bali tidak serta merta dapat mengangkat derajat hidup petani Bali yang masih mengalami kesenjangan. Bahkan generasi muda kita sudah jarang yang menekuni pekerjaan sebagai petani dan justru ikut terjun di dalam hangar-bingar usaha pariwisata, walaupun pada dasarnya hanya menjadi kuli. Mungkinkah ini menandakan suatu ketakutan akan nasib dan masa depan kehidupan petani yang semakin terjepit?

Seorang lelaki asal Gerokgak, Buleleng, yang dilahirkan dan dibesarkan di keluarga petani kini terpaksa meninggalkan profesi turun-menurun dari leluhurnya dan memilih menjadi karyawan di salah satu perusahaan swasta. Ia mengaku meninggalkan profesi mengolah tanah karena penghasilan petani saat ini sangat sulit umtuk memberi penghidupan yang layak, apalagi dengan kondisi alam yang sudah tidak mendukung lagi, serta luas lahan di daerahnya sudah banyak dibeli orang asing (baca: investor) untuk villa dan sarana pariwisata lainnya. “Penghasilan petani sekarang sangat kecil, bahkan beli beras untuk satu hari saja sulit. Mending maburuh, dapat gaji, tunjangan, dan yah lebih santai. Lagian kan sekarang air sulit, banyak sawah jadi villa milik toris,” tuturnya. Mungkin sekelumit cerita itu dapat menjadi jawaban atas pertanyaan bagaimana saat ini profesi petani ditinggalkan oleh generasi muda.

Sementara itu, menanggapi minimnya investor yang tertarik dan mau bergerak di bidang pertaniaan seorang petani padi di wilayah Subak Tegal Lantang, Jembrana, menyatakan, investor yang datang ke Bali enggan melirik bidang pertanian karena kualitas petani dan hasil pertaniannya sangat rendah. Menurutnya, pemerintah jarang memberikan perhatian kepada petani. “Pemerintah jarang ingat petani. Jarang ada PPL memberi penyuluhan ke sawah. Saya saja seumur hidup jadi petani berusaha berinovasi sendiri sehingga hasilnya baik. Yah, gimana investor mau, kalau kita tidak dibina?” keluhnya. Ia menyayangkan langkanya kepedualian dari berbagai pihak terhadap bidang pertanian, petani dan kehidupanya. Ia megaku kehidupan sebagai seorang petani saat ini begitu terjepit, bahkan hasil yang diperoleh, yang kebanyakan dibeli tengkulak, jauh dari harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat. “Kenapa investor diundang ke Indonesia oleh pemerintah, justru magarang untuk membuat usaha pariwisata? Kan peluang di bidang pertanian terbuka lebar dan petani membutuhkan itu. Kalau pertanian maju, jelas pariwisata maju.” Bahkan ia sangat menyayangkan sekali banyak investor yang mencaplok lahan pertanian, apakah sawah atau kebun, untuk disulap menjadi bangunan beton.

Pengakuan tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang PPL di Kabupaten Buleleng. Sumber yang tidak mau disebutkan namanya ini mengaku kunjungan PPL ke lapangan sudah terstandar dan terprogram, namun tergantung ke petugas yang bersangkutan. “Ya kalau males, hanya laporan saja. Petani yang jadi korbannya. Walaupun satu desa ada satu PPL,” demikian pengakuan jujurnya. Ia menceritakan bahwa setiap pertemuan subak dan kelompok tani di wilayah kerjanya, ia tetap hadir untuk memberikan penyuluhan dan mendengar aspirasi petani. Namun tidak memungkinkan ia hadir setiap hari di sawah dan kebun. Diakui pula, jumlah alih fungsi lahan pertanian di wilayah kerjanya dari tahun 2000 hingga 2009 mencapai 70 persen, dan 50 persennya karena beralih fungsi menjadi bangunan seperti hotel dan villa, di samping untuk perumahan karena kebetulan di wilayah kerjanya merupakan daerah pariwisata. Ia juga menyayangkan turunnya izin kepada pengusaha yang sebagian besar orang asing untuk menyulap lahan pertanian menjadi hotel dan villa.

Anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Drs. Nyoman Wijana Semadi, menyatakan bahwa selain karena masalah prestise atau gengsi investor ketika bergerak di bidang pertanian, enggannya investor melirik peluang investasi di bidang pertanian juga disebabkan modal yang ditanamkan di bidang pertanian lebih lama kembali dibanding usaha pariwisata yang lebih instan. “Kecuali kena bom, baru Bali kolaps,” ungkapnya. Ia pun mengakui petani di Bali ilmunya masih minim dan akan berpengaruh pada kualitas hasilnya. Hal ini disebabkan oleh perhatian pemerintah yang sangat minim. Ia mencontohkan kehadiran dan peran PPL di bidang penyuluhan dan pembinaan di tengah-tengah petani masih jauh dari harapan dibanding pada masa orde baru silam. “Di masa reformasi, PPL-nya lebih banyak menemui petani atau krama subak hanya saat menjelang event seperti lomba-lomba saja,” katanya. Ia menuturkan dari kebanyakan investor yang sudah mau berinvestasi di bidang pertanian, tidak banyak yang trauma akan kegagalan atau kerugian yang tidak semata-mata oleh hasil dan harga, melainkan juga belum ada kepastian dan jaminan yang pasti yang diberikan oleh pemerintah kepada investor atas investasi pertanian saat ini, layaknya di bidang pariwisata.

Untuk menarik investor agar bergerak di bidang pertanian, menurutnya perlu dilakukan promosi pertanian secara berkesinambungan. Sangat disayangkan pemerintah, terutama di Bali, masih terkesan menganaktirikan sektor pertanian. “Promosi pariwisata Bali melalui TV internasional yang menelan dana puluhan miliar sangat jauh dibandingkan promosi pertanian. Ada visit A, visit B, kok nggak ada program visit agro?” ungkapnya. Menurutnya nasib petani di Bali bagai telur di apit batu. “Tidak bekerja tidak makan. Kalau bekerja, merugi.” Terkait alih fungsi lahan yang kini terjadi besar-besaran, ia menilai aturan seperti Perda Jalur Hijau belum dirasakan efektif untuk mencegah adanya penyulapan lahan pertanian yang masih produktif menjadi bangunan beton oleh para investor. Perlu ada ketegasan hukum, misalnya ada kepastian dan jaminan hukum kepada investor yang berinvestasi di bidang peertanian sehingga saling menguntungkan antara petani, pemerintah dan investor itu sendiri.

Rendahnya investasi yang dilakukan investor di bidang pertanian yang berbanding terbalik dengan nilai ivestasi di bidang pariwisata merupakan salah satu pertanda bahwa pembangunan di bidang pertanian yang dilakukan oleh pemerintah belumlah bisa dikatakan berhasil untuk mengangkat derajat hidup petani di Bali. Hendaknya pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten di bidang pertanian mau tergerak hatinya memberikan sumbangsihnya untuk peningkatan kualitas pertanian Bali, agar nantinya tidak ada lagi ungkapan petani mengairi sawahnya dengan air mata, dan petani sebagai profesi akan mati pelan-pelan.

Penulis adalah seorang anak petani dari Pekutatan, Jembrana

Selengkapnya...

Menghampiri Romantika Kehidupan Nelayan di Pengambengan dan Cupel

Kehidupan nelayan selalu identik dengan kemiskinan. Identik dengan serba kekurangan. Untuk ukuran Indonesia, persepsi ini memang tak dapat dibantah. Karena untuk di Indonesia, profesi nelayan memang profesi pilihan bagi orang-orang pesisir yang tak punya tanah atau kebun atau sawah, tak punya modal, tak punya pekerjaan tetap, dan tak punya keahlian. Nelayan di Indonesia adalah orang-orang yang tidak pernah berpendidikan cukup, tidak kreatif, selain hanya bisa mendayung dan menebar jaring.

Banyak orang menggerutu. Nelayan itu seharusnya cepat kaya. Karena mereka bekerja nyaris tanpa modal. Tak perlu merawat lautan seperti halnya petani merawat dan memupuk kebun atau sawahnya. Nelayan tak perlu memberi makan ikan-ikan di samudera seperti halnya peternak harus memberi makan sapi-sapi, kerbau, kambing, babi, ayam dan seterusnya. Nelayan tinggal mengambil hasil laut, bawa ke daratan, lalu menjualnya.

Desa Pengambengan dan Desa Cupel di Kecamatan Negara, Jembrana, adalah contoh riil romantika kehidupan para nelayan di Indonesia. Hampir seratus persen penduduk lokal kedua desa di pesisir selatan Kabupaten Jembrana ini berprofesi sebagai nelayan. Maka kedua desa itu pula telah bertahun-tahun menjadi pusat perikanan di Bali. Hasil laut dikumpulkan di sini, baru kemudian dijual ke berbagai penjuru Bali dan bahkan Jawa, sebagian besar lagi disetor ke pabrik-pabrik pengalengan yang bertebaran di kedua desa itu pula. Setiap hari, terutama di musim panen raya, jutaan ekor ikan, ribuan ton ikan, ditransaksikan di sini. Modal yang berputar pun bukan lagi jutaan, tetapi milyaran dalam satu bulan.

Tetapi kembali kepada persepsi di atas tadi, kenapa para nelayan itu sepanjang jaman tetap saja menjadi orang miskin atau merasa miskin? Siapa pemilik modal milyaran yang berputar tiap hari itu? Siapa punya perahu-perahu besar yang setiap hari mengarungi samudera lepas itu? Siapa yang menebar bangunan-bangunan megah pabrik-pabrik pengalengan dan penepungan yang selalu mengepulkan asap itu? Dan, siapa yang punya truk-truk tronton, mobil-mobil mewah yang berlalu-lalang di jalan-jalan berbau amis kedua desa itu?

Yang jelas bukan mereka para nelayan berkulit gelap dengan mimik wajah yang susah itu.

Sekali lagi, para nelayan tetaplah hanya para penangkap ikan. Mereka hanya tukang penebar jaring yang saban malam harus mengarungi samudera meninggalkan anak-istri di rumah-rumah lembab sepanjang pantai. Mereka tak pernah tahu bagaimana rasanya naik mobil-mobil mewah itu, mereka tak pernah berani membayangkan bagaimana rasanya suatu saat punya truk tronton, punya pabrik pengalengan, atau bahkan punya sebuah perahu saja. Mereka hanya berpikir, semoga nanti mendapat tangkapan yang melimpah sehingga esok hari bisa dapat uang lebih dari para juragan pemilik perahu. Itu saja!

***

Menurut Muhammad Hazin, nelayan sekaligus seorang ketua kelompok nelayan di Desa Cupel, modal untuk menjadi seorang nelayan sungguh tidak kecil. Untuk membuat jaring saja membutuhkan biaya sekitar Rp. 10 juta. Untuk membeli mesin minimal menghabiskan dana Rp. 3 juta. Kira-kira biaya keseluruhan untuk perahu yang kecil (jukung) saja bisa menghabiskan dana Rp. 5-10 juta.

Dan inilah persoalannya. Karena para nelayan pada dasarnya adalah warga masyarakat pesisir yang hanya punya modal kaki dan tangan, maka modal dana untuk perlengkapan melaut harus meminjam dulu dari pihak lain. Sekarang, modal untuk nelayan kelas jukung bisa dipinjam dari bank. Tetapi dulu, dalam waktu yang cukup lama nelayan hanya bisa mengharap modal dari para orang-orang kaya di sekitar pesisir. Orang-orang kaya yang memberi modal itu tiada lain adalah para juragan yang biasa membeli ikan-ikan tangkapan nelayan untuk dijual kembali ke berbagai penjuru. Dan mudah ditebak, apabila para nelayan sudah punya hutang kepada para juragan tersebut, maka kendali sudah pasti pula berada di tangan sang juragan. Mau dibeli dengan harga berapapun ikan hasil tangkapan, nelayan lebih banyak pasrahnya.

Ini terjadi bertahun-tahun. Dan para juragan adalah orang-orang yang jauh lebih pintar, lebih lihai dalam hal memenej modal. Mereka tidak akan dengan mudah mau melepas para nelayan dari jaring-jaring kapitalnya. Ada saja cara, bagaimana untuk bisa terus-menerus mengikat para nelayan agar seolah-olah berhutang. Cara yang paling mudah adalah dengan seolah-olah memanjakan para nelayan itu sendiri.

Soal pendapatan, khusus nelayan di Desa Pengambengan yang berpenduduk 10.285 jiwa dan yang berprofesi nelayan sekitar 3.281 orang, mampu mengumpulkan hasil tangkapan 41.472.000 ton ikan kecil (lemuru dan sejenisnya) dan 5.250 ton lebih ikan tongkol tiap tahun. Sementara ikan hasil kolam atau tambak 16.150 ton per-tahun. Tangkapan ini memberi kontribusi yang cukup besar, baik sebagai penghasilan maupun kontribusi kepada daerah. Apalagi sejak dibangunnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dirampungkannya dermaga ikan terbesar di Indonesia di Pengambengan. Para Nelayan Pengambengan mampu melakukan transaksi kurang lebih Rp. 31.124.000.000 per-tahun.

Karena kebiasaan mengarungi samudera hingga berhari-hari, para nelayan pun kerap kali lupa daratan. Masa panen raya dipahami hanya sebagai masa berfoya. Belum turun ikan dari perahu atau jukung, sederet barang-barang mewah sudah menunggu di bilik rumah. Televisi besar, tape dan radio besar, perabotan dan furniture buatan pabrik, sepeda motor keluaran terbaru dan sejenisnya sudah menunggu. Semua itu dibayarin para juragan dulu. Selanjutnya nelayan boleh mencicil atau kontan sesuai hasil tangkapan. Besok melaut lagi, karena di toko perhiasan masih banyak lagi barang-barang baru.

“Kelemahan dan ketakberdayaan untuk memenej penghasilan, itulah musuh nasib para nelayan. Berapa pun penghasilan mereka, akan langsung habis begitu tiba di daratan. Mereka seolah tak peduli hari esok, tak peduli untuk menabung, setiap penghasilan harus dihabiskan hari itu juga. Ya, barangkali karena mereka bisa mendapatkan ikan-ikan dengan begitu saja tanpa pernah merasakan bagaimana memelihara. Jadi, kemiskinan para nelayan lebih disebabkan oleh mental yang tidak profesional. Dan hal itu dimanfaatkan oleh para pemilik modal besar,” demikian para pakar berkomentar.

Hal ini diakui oleh Kepala Desa Pengambengan H. Asmuni Taryadi. “Bagaimana lagi ya? Sebagai nelayan, mereka jarang di darat. Kalau di darat mereka butuh hiburan. Sementara itu fasilitas hiburan di sini tak ada. Maka para nelayan lebih suka ke kota setiap kali habis melaut. Uang penghasilan mereka dihabiskan untuk membeli barang-barang yang bersifat hiburan,” demikian Asmuni dalam sebuah kesempatan. Padahal menurut Muhammad Hazin, penghasilan nelayan di masa panen raya memang berlimpah. “Kami bisa mencapai jutaan rupiah, terkadang sampai lima juta dalam sekali berlayar,” ujarnya sambil tertawa.

Satu hal lagi yang menjadi permasalahan pada Nelayan Pengambengan maupun Cupel adalah tingkat pendidikan. Di sini, warga masyarakat yang dewasa rata-rata kesadaran penduduk untuk menuntut ilmu sangat kurang. Rata-rata mereka hanya tamatan SD, jadi mereka gampang sekali ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan para tengkulak,” demikian Kepala Desa Asmuni.

Bantuan pemerintah
Di sisi lain, Kaur Pemerintahan Desa Pengambengan, Abdulrafiq, yang ditemui baru-batu ini mengatakan, program-program bantuan dari pemerintah bagi para nelayan dan warga miskin di Pengembengan juga sudah banyak yang diberikan. “Banyak program bantuan pemerintah yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat yang memerlukan. Antara lain; PNPM, P2PDT, Bedah Rumah, pemberian ternak sapi atau kambing,” ungkap Abdulrafiq.

Namun disayangkan, banyak warga yang menerima bantuan belum bisa mengelola dengan baik apa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya saja, diberikan sepasang ternak sapi tapi mereka tidak bisa memelihara sapi-sapi itu dengan baik. Ternak yang diberikan tersebut tidak berkembang, sakit, dan pada akhirnya dijual dengan harga yang murah. “Bahkan ada juga ternak yang mati,” tandasnya lebih lanjut.

Menurut Abdulrafiq, masalah kemiskinan yang masih mendera sebagian nelayan di Pengambengan, tidaklah bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. “Nelayan di sini sebenarnya sudah banyak diperhatikan, bahkan kami datangi langsung ke rumahnya untuk menyerahkan bantuan maupun penyuluhan-penyuluhan. Namun, masyarakat di sini kebanyakan masih belum mengerti untuk mengelola bantuan-bantuan tersebut,” jelas laki-laki yang sudah 19 tahun bekerja di kantor kepala desa Pengambengan tersebut. Ia juga menuturkan, nelayan-nelayan masih bandel jika dihimbau untuk datang ke kantor kepala Desa. Misalnya saja untuk program 7000 wajib KTP, hanya 5000 saja yang sudah mengurusnya di kantor kepala desa. “Nanti kalau sudah sakit, baru mereka menyalahkan aparat desa karena tidak kebagian berobat gratis,” kilahnya dengan nada sedikit kesal.

Menyinggung masalah kesejahteraan nelayan-nelayan desa Pengambengan, Abdulrafiq mengatakan masih terdapat 341 KK yang tergolong miskin. Menurutnya, masalah pendidikan memang mempengaruhi angka kemiskinan di Pengambengan. “Dahulu, memang nelayan di sini sering menghamburkan uangnya pada saat panen raya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah banyak yang berpikir maju dan mulai menabung penghasilannya pada saat musim panen raya tiba,” terangnya.

Teks: Nanoq da Kansas
Foto: dok Bali Bocara

Selengkapnya...

Menunggu Keberpihakan Pemerintah (Bali) Kepada Petani

Oleh: Gede Yasa Arimbawa

Pariwisata masih merupakan sektor idola masyarakat Bali, namun di sisi lain pariwisata belum mampu mengakomodir kepentingan petani yang merupakan golongan paling rentan terhadap perubahan. Untuk itu diperlukan regulasi yang mampu menciptakan simbiosis mutualisme antara pariwisata dengan pertanian. Bukan seperti sekarang, pariwisata hanya mengambil subak saja, petani sebagai pemilik sah subak tidak ”katut”. Penciptaan simbiosis ini tentunya memerlukan political will yang kuat dari pemerintah selaku regulator.

Masyarakat Bali di masa lalu adalah masyarakat agraris yang hidupnya dari hasil pertanian. Mereka tahu, tanah Bali merupakan tanah subur yang sangat menjanjikan hasil panen. Disamping dengan pengelolaan pertanian sedemikian rupa, leluhur orang Bali di masa lalu menjaga betul hasil pertanian dengan mengadakan ”selamatan” kepada tanaman yang dikenal dengan Tumpek Pengarah yang jatuh pada 25 hari sebelum Hari Raya Galungan.

Itulah petani yang hidup sederhana, sesederhana pemikirannya. Mereka setia bertahan dengan segala keterbatasan. Meskipun seringkali penghasilan dari pekerjaan bertani kurang untuk menutupi biaya dapur. Kita sering tidak ngeh dengan kondisi ini karena pertanian di Bali ditutupi oleh nama besar Subak yang menjadi kebanggaan Bali. Subak juga sering ''dijual'' untuk memperkenalkan Bali di mancanegara. Namun ironisnya, krama subak - petani – yang kini sudah tak berdaya di balik nama besar itu, tidak pernah disinggung.

Di sisi lain, terjadi perubahan komposisi dan jumlah petani. Data Sensus 2003 menunjukkan, saat ini pertanian didominasi oleh kelompok umur lanjut (>45 tahun), sedangkan untuk kelompok umur sedang dan muda menurun nyata. Petani usia muda di bawah 25 tahun kurang dari dari 5% bahkan di kabupaten/kota seperti di Gianyar dan Denpasar persentase petani muda di bawah 25 tahun hanya mencapai 1,2% dan 1,4% dari total jumlah penduduk. Mereka menganggap pertanian kurang menjanjikan. Biaya produksi dibandingkan yang diterima (pendapatan) tidak seimbang. Dari data, di Indonesia, profesi petani merupakan sektor berpenghasilan terendah, berkisar 438.149/bulan dibandingkan upah buruh bangunan sebesar 734.070/bulan. Petani mengalami penyudutan berupa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang menyebabkan pendapatan petani per rumah tangga maupun per kapita sangat rendah.

Hal ini terasa sangat kontradiktif dengan hingar-bingar pariwisata Bali yang mampu mendatangkan 1,5 juta lebih wisatawan manca negara dengan menghasilkan devisa Rp. 1,9 trilyun. Belum lagi investasi pariwisata di Bali yang mencapai Rp. 36,3 triliun dalam sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali pun terus merangkak naik dari pascakrisis 1999 hanya sebesar 0.69%, mencapai 5,9% pada 2006. Pada 2007 ini, pertumbuhan dipastikan naik lagi menjadi 6%. Bahkan pada 2008 mendatang, sejumlah pengamat memprediksi pertumbuhan ekonomi Bali akan bisa menyentuh angka 7%. Namun, apa yang terjadi di balik itu? Ironis. Ketika pertumbuhan ekonomi Bali terus merangkak naik, jumlah penduduk miskin di Bali justru ikut merangkak naik. Badan Pusat Statistik Bali mencatat hingga Maret 2007 total penduduk miskin di Bali sebanyak 229.000 orang. Jumlah itu 6,63% dari total penduduk Bali sekitar 3,4 juta orang. Padahal data yang diperoleh pada Juli 2005 silam mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 228.400 orang. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ternyata berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Bali, menunjukkan betapa pariwisata di Bali belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Bali itu sendiri.

Fakta di atas menunjukkan, kendatipun penuh dengan gemerincing dollar, pariwisata Bali belum mampu mengangkat seluruh masyarakat Bali dari jurang kemiskinan. Bagaimana bisa? Industri pariwisata yang sedemikian glamour penuh dengan gemerincing dollar ada di depan mata ternyata tidak mampu digapai oleh masyarakat Bali. Investasi pariwisata yang demikian besar, 75%nya ternyata milik orang asing. Penduduk Bali hanya menjadi ”buruh” di negerinya sendiri. Menjadi ”buruh” pariwisata dengan meninggalkan pertanian yang nota bene merupakan warisan leluhur. Kondisi ini semakin parah manakala, pemerintah tidak juga berpihak kepada petani. Keberpihakan pemerintah tersebut akan dapat menekan kemiskinan di Bali pada titik yang paling rendah.

Dari fakta itulah, semestinya kita berkaca. Pariwisata masih merupakan sektor idola masyarakat Bali, namun di sisi lain pariwisata belum mampu mengakomodir kepentingan petani yang merupakan golongan paling rentan terhadap perubahan. Untuk itu diperlukan regulasi yang mampu menciptakan simbiosis mutualisme antara pariwisata dengan pertanian. Bukan seperti sekarang, pariwisata hanya mengambil subak saja, petani sebagai pemilik sah subak tidak ”katut”. Penciptaan simbiosis ini tentunya memerlukan political will yang kuat dari pemerintah selaku regulator. Terjadinya penciptaan hubungan yang sinergis antara pariwisata dengan pertanian diyakini akan mampu meratakan pendapatan antara sektor pertanian dengan pariwisata sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang terlalu jauh. Kongkritnya, pariwisata harus mampu menampung segala macam hasil pertanian Bali. Kondisi sekarang, kebutuhan pariwisata Bali banyak dipasok oleh daerah di luar Bali. Padahal produk yang dipasok tersebut, tersedia dalam jumlah cukup di Bali.

Akan sangat indah jika kondisi itu bisa terbangun. Para petani akan tersenyum paling sumringah. Tidak ada lagi cerita sedih dari petani. Sumringahnya petani tentu juga menjadi jaminan terhadap eksistensi subak sebagai ikon pariwisata Bali. Pemberian nilai ekonomis terhadap subak merupakan langkah jitu untuk melestarikannya. Di sisi lain penurunan luas sawah di Bali yang mencapai 0,92% pertahunnya diyakini akan bisa ditekan. Jumlah pengangguran, terutama usia produktif, juga diyakini akan menurun karena telah diserap bidang pertanian yang kini telah bermetamorfosa menjadi sebuah mata pencaharian yang “bergengsi”. Namun yang terpenting, pariwisata Bali menjadi pariwisata yang berdaulat dan berkeadilan. Minimal berdaulat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan pariwisata Bali. Berkeadilan yang dicerminkan dengan pemerataan pendapatan. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Bali harus diimbangi dengan distribusi yang proporsional kepada masing-masing penduduk Bali.

Semoga jeritan ini bisa diakomodasi oleh pemimpin-pemimpin Bali sehingga sebutan Bali adalah "Morning of the World" dari Perdana Menteri Nehru memang benar adanya. Ya, semoga!

Penulis adalah alumnus Fakultas Sastra Jurusan Antropologi UGM
Tinggal di Jembrana

Selengkapnya...

J-Smart School Belum Optimal, Butuh Kesadaran dari Semua Pihak

Barangkali sebagian besar masyarakat Jembrana belum mengetahui program J-Smart School (JSS). Jangankan mereka yang tidak bersekolah, beberapa siswa- siswi bahkan sejumlah guru pun masih bingung menjawab ketika ditanya apa itu JSS dan apa saja fungsinya. Ironi memang.

JSS adalah istilah J-ID dalam bidang pendidikan yang dapat digunakan siswa SMP dan SMA di sekolah maupun di luar sekolah. Kartu tersebut memiliki banyak fungsi. Di sekolah, JSS dapat digunakan sebagai kartu absen di kelas, kunjungan di perpustakaan, akses informasi akademik dan kartu debet di kantin sekolah. Untuk di luar sekolah JSS dapat digunakan sebagai kartu identitas untuk pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit maupun dokter praktek swasta, dan sedang diupayakan sebagai kartu diskon di beberapa merchant.

Dalam ruang lingkup sekolah, ada lima sekolah di Jembrana yang sudah mengaktifkan program JSS, seperti SMAN 1 Negara, SMAN 2 Negara, SMKN 3 Negara, SMPN 1 Negara dan SMPN 4 Mendoyo. Keaktifan dalam penggunaan program ini muncul saat pertama kali disosialisasikan. Namun, belakangan ini program kebanggaan pemerintah Jembrana ini seolah-olah mati suri. Penerapannya dinilai belum optimal alias masih jalan di tempat.

Misalnya saja program absensi JSS di SMAN 1 Negara. Meski dalam kurun waktu sekitar satu tahun lamanya setelah program JSS resmi digunakan, SMA terfavorit di Jembrana ini sama sekali belum mengaktifkan program ini untuk absensi kehadiran siswa dan guru, baik di ruang kelas, perpustakaan, maupun di UKS. Parahnya, beberapa komputer perangkat pendukung program ini sering kali dipergunakan untuk mengaplikasikan game, sampai ada beberapa komputer yang tidak dapat berfungsi lagi.

Dari pantauan Bali Bicara, ada hal menggelikan yang terjadi menjelang Lomba Perpustakaan Sekolah SMA Negeri Kabupaten / Kota se-Bali. Perangkat komputer pendukung JSS barulah diperlihatkan ke permukaan, seolah-olah absensi dengan kartu JSS itu sudah dijalankan. Padahal pada kenyataannya, absensi pengunjung perpustakaan masih dijalankan dengan sistem manual. Sementara, untuk kantin JSS sudah mulai diberlakukan di sekolah ini. “Meskipun program JSS sudah berjalan di sekolah ini, tapi itu belumlah optimal,”ujar Wakasek Urusan Kesiswaan SMAN 1 Negara, I Ketut Darmada, S.Pd., dalam suatu kesempatan.

Pengakuan lainnya muncul dari salah satu alumni SMAN 2 Negara. ”Kartu JSS sudah difungsikan sebagaimana mestinya untuk absensi siswa dan dilakukan secara efektif. Untuk kelas XII yang baru tamat ini, saldo sebesar Rp. 50.000,- dikembalikan lagi, sementara kartu dibawa masing-masing. Untuk sementara ini, kantin JSS belum ada di sekolah saya,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Beda dengan hal yang diungkapkan oleh Ayu Rista, siswi SMKN 3 Negara, ketika ditemui juga dalam sebuah kesempatan beberapa hari yang lalu. Saldo dalam kartu tersebut justru ditarik sebelum tamat SMA. ”Program JSS belakangan ini tiba-tiba macet. Dalam hal absensi maupun penerapannya di kantin juga belum diberlakukan efektif. Hanya perangkat komputernya saja yang ada. Sementara karena macet, saldo dalam kartu J-ID ini dikembalikan kepada siswa sebesar Rp. 30.000.-,” ujarnya.

”Setahu saya penerapan program JSS untuk absensi di sekolah sudah efektif, tapi di kantin belum jalan sama sekali. Hal itu mengingat ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kartunya yang rusak dan gak bisa dipakai. Namun, tidak lama kemudian kartu JSS itu diperbaiki oleh kakak-kakak dari STITNA (pembuat program-red). Memperbaikinya pun perlu menyerahkan kartu keluarga lagi,” ujar Ni Made Payas Pradnya Utami, seorang alumni SMPN 4 Mendoyo.

Boleh dikata, untuk kantin sekolah yang dalam hal ini diusung dengan nama ”kantin kejujuran”, SMPN 1 Negara terlihat sudah berjalan dengan baik melaksanakan program tersebut. ”Kalau di sini sudah cukup berjalan dengan baik. Belanja di sini rata-rata sudah banyak yang menggunakan kartu debet J-ID. Bagi siswa yang belanja tidak menggunakan kartu, disarankan agar menggunakan uang pas. Kalau tidak bawa uang pas, ya harus ditukarkan terlebih dahulu di koperasi siswa. Begitu pula dalam mengisi saldo harus melalui koperasi sekolah. Dan uang pas itu lalu dimasukkan sendiri dalam sebuah kotak yang sudah tersedia di kantin. Namanya saja ‘kantin kejujuran’, jadi harus jujur. Tapi kami selaku OSIS tetaplah berjaga-jaga guna mengantisipasi apabila ada tangan jahil di kantin,” jelas Nanda Pebri Prasetia, Ketua OSIS SMPN 1 Negara.

Kendala JSS
Dalam hal absensi kehadiran siswa di SMP 1 Negara juga terhadang beberapa kendala. Berkaitan hal tersebut, Kepala SMPN 1 Negara I Ketut Budiarsa, S.Pd. memaparkan bahwa ada beberapa kendala yang dijumpai selama ini. ”Pertama, kelemahan pada sistem. Sering kali program JSS itu mengalami trouble. Artinya, pada saat serentak mengaktifkan komputer menggunakan kartu absensi JSS di kelas, tak jarang server-nya hank. Selain itu, sumber daya listrik kami di sini masih lemah. Para siswa di sini juga kurang bisa merawat kartu J-ID (nama kartu untuk siswa SMP-red) itu dengan baik. Sehingga, cenderung rusak dan perlu perbaikan. Masalah perbaikannya, kami sudah menghubungi tenaga pembuat program di STITNA. Kemudian dalam hal pengawasan, guru-guru pada saat jam pelajaran juga kurang mengarahkan.”

Ketut Budiarsa juga memandang bahwa program JSS belumlah sepenuhnya optimal dalam pelaksaannya.”Sistem IT tidak bisa direkayasa. Kami bersyukur adanya program tersebut. Sebab datanya sangat akurat. Pemkab sesungguhnya sudah melakukan trobosan yang bagus dalam dunia pendidikan itu terutama dalam konteks IT. Apalagi sudah menggelar pameran IT. Namun sangat disayangkan dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya yang sangat kurang. Guru-guru juga sepertinya kurang rajin mengontrol apalagi mengarahkannya. Siswa pun juga begitu, kesadarannya kurang. Kalau kita menyalahkan pemerintah, saya kira itu keliru. Sebab, dalam hal optimalisasi perlulah kesadaran dan kebersamaan pihak yang bersangkutan,” sambungnya.

Program pemerintah J-ID ini mestinya mendapat dukungan dari segala pihak, terutama pihak sekolah sebagai penyelenggara. Namun, pihak pemerintah yang dalam hal ini sebagai pilot project mestinya memantau perkembangan pelaksanaan program ini. Mari tengok kembali program JSS itu ke lapangan!

Teks & Foto: Yuli Astari

Selengkapnya...

Lomba Perpustakaan Sekolah SMA Negeri Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2010

Salah satu indikator yang dipercaya berpengaruh pada tingkat keberhasilan suatu pendidikan adalah keberadaan perpustakan. Sebab, perpustakaan adalah lautan referensi ilmu. “Perpustakaan adalah nafas kehidupan kita di era globalisasi, serta nafas kita menjadi sarjana,” demikian Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana, Drs. I Gusti Ngurah Suprayoga K, yang juga menjadi pembicara kedua dalam kegiatan lomba perpustakaan tingkat SMA Negeri Kabupaten/Kota se-Bali yang diselenggarakan Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi Bali, Rabu (9/6) lalu di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Negara.

Berbicara tentang perpustakaan, Suprayoga menyadari jika keberadaan Perpustakaan Daerah Kabupaten Jembrana tergolong muda di antara perpustakaan yang ada di Propinsi Bali. “Umur kantor perpustakaan daerah di sini sebetulnya paling muda di antara kantor-kantor perpustakaan yang ada di Propinsi Bali, termasuk juga lebih muda dari perpustakaan sekolah (SMA) tertua di Jembrana. Kami juga pernah lalai. Oleh karena itu, mulai Maret 2009 lalu kantor ini dinamai Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana. Dan tidak lupa ada plus-nya karena kantor kami sudah lengkap dengan PDE atau Pengolahan Data Elektronik,” paparnya.

Selain itu ia mengungkapkan, sejak dulu Kabupaten Jembrana memiliki mimpi untuk mewujudkan e-Library dengan kemudahan mengakses buku lewat internet. Ia juga berharap kantor perpustakaan tersebut bisa mewakili Bali di tingkat nasional nantinya.

Ketua tim penilai Albiner Silaen menjelaskan, seiring kemajuan teknologi, sudah banyak perpustakaan yang memanfaatkan kecanggihannya. Baik itu perpustakaan propinsi, perpustakaan kabupaten/kota, hingga perpustakaan sekolah. Hal ini bukan semata-semata untuk memudahkan akses informasi saja, tapi juga untuk menghindari predikat gagap teknologi.

Albiner juga memandang campur tangan pemerintah di dalam upaya meningkatkan budaya baca di kalangan masyarakat cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari dilaksanakannya perpustakaan keliling hingga ke pelosok desa, gerakan membaca yang digelar setiap 14 September terkait Hari Kunjung Perpustakaan di Bali, serta HUT Perpustakaan Nasional pada 17 Mei. “Mudah-mudahan dengan semakin majunya perpustakaan, budaya baca masyarakat juga semakin meningkat dan dapat menuntaskan buta aksara,” ucapnya.

Di luar itu, pemerintah juga tengah gencar mengadakan pelatihan diklat dan perekrutan pustakawan di Bali. Hal ini menjadi angin segar mengingat saat ini saat ini belum ada pengelola perpustakaan yang memadai.

Di sisi lain, gedung perpustakaan SMA Negeri 1 Negara belumlah representatif. Kendati demikian, jumlah buku di perpustakaan tersebut dapat dikatakan cukup memadai. Demikian pula dengan intensitas pengunjung perpustakaan cukup tinggi. “Di sini tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi sudah memakai kartu JSS (Jimbarwana Smart School). Belum lama ini, kami juga melaksanakan peningkatan kualitas kompetensi tenaga perpustakaan dalam hal peningkatan mutu,” tutur Kepala SMA Negeri 1 Negara, Drs. I Putu Ardika, M.Pd.

SMA Negeri 1 Negara bukanlah satu-satunya sekolah dari Kabupaten Jembrana yang turut dalam lomba tersebut. SMA Negeri 1 Pekutatan juga menjadi wakil Jembrana setelah telah lolos dalam tahap pembinaan dari Pemkab Jembrana. Di hari-hari sebelumnya, pihak penyelenggara telah mengadakan evaluasi di beberapa perpustakaan sekolah tingkat SMA di beberapa kabupaten. Kodya Denpasar diwakili SMA Negeri 5 Denpasar dan SMA Negeri 7 Denpasar. Sedangkan Kabupaten Badung diwakili SMA Negeri 1 Petang dan SMA Negeri 2 Mengwi. Perpustakan besutan SMA Negeri 1 Kediri dan SMA Negeri 1 Selemadeg menjadi perwakilan Kabupaten Tabanan. Setelah di Jembrana, beberapa kabupaten lainnya juga akan dievaluasi oleh tim penilai, seperti Kabupaten Buleleng diwakili SMA Negeri 1 Busungbiu dan SMA Negeri 1 Banjar; Karangasem yang diwakili perpustakan yang bernaung di SMA Negeri 1 Amlpura dan SMA Negeri 2 Semarapura; Kabupaten Gianyar yang diwakili SMA Negeri 1 Gianyar dan SMA Negeri Negeri 1 Ubud; dan SMA Negeri 2 Bangli dan SMA Negeri 1 Susut yang mewakili Kabupaten Bangli.

Teks & Foto: Yuli Astari

Selengkapnya...

Jalan Pintas Hadapi Kemiskinan

Dalam konsep kehidupan tradisional di Bali, ada istilah swadharma yang secara harfiah bisa diartikan dengan profesi. Dan profesi jelas bisa bermacam-macam. Dari macam-macam profesi itu, dalam konteks sosial dibagi menjadi dua golongan besar, yakni profesi halal dan profesi haram. Namun kedua golongan profesi ini toh muaranya cuma satu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah memenuhi tuntutan perut lapar. Perut lapar pun barangkali juga bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu perut lapar orang kaya dan perut lapar orang miskin. Berikut ini Bali Bicara menurunkan penuturan atau tepatnya semacam pengakuan dari beberapa narasumber yang identitasnya kami rahasiakan, dengan berbagai macam profesi mereka yang semata-mata mereka lakukan demi tuntutan perut lapar itu sendiri, khususnya perut lapar orang miskin!

Saya Nova. Saya menjadi pelacur karena saya miskin. Saya, apalagi anda, tidak perlu tahu kenapa keluarga saya miskin. Sejak lahir saya memang menemukan keluarga saya miskin. Tinggal di desa dengan rumah gubuk yang sudah lapuk di sana-sini. Bapak saya hanya seorang buruh serabutan di desa. Kadang-kadang jadi kuli jalan, kadang-kadang jadi buruh tani, kadang-kadang jadi penggali pasir di kali, kadang-kadang jadi kuli pemetik kelapa.

Ibu saya juga kuli. Dia mengerjakan apa saja yang disuruh tetangga. Dengan usaha itulah dulu orang tua saya menyekolahkan saya sampai bangku SMA suasta. Lalu saya ke kota jadi pembantu. Tapi gaji saya kecil sekali. Sebagian saya kirim ke kampung untuk membantu orang tua, sebagian untuk saya sendiri sekedar beli baju.

Dua tahun saya jadi pembantu, kehidupan saya tak maju-maju. Sementara tuntutan orang tua juga makin besar karena mereka harus menyekolahkan dua orang adik saya lagi. Saya kasihan sama mereka. Saya tertarik jadi pelacur karena itulah satu-satunya jalan yang paling mungkin saya tempuh. Untuk profesi ini awalnya saya dibantu oleh seorang germo yang menampung banyak gadis seperti saya. Tapi akhirnya saya jalan sendiri setelah punya banyak kenalan bos-bos. Saya tidak terpaksa, tetapi ini saya lakukan dengan sadar. Orang tua saya juga tahu apa yang saya lakukan, karena saya pernah diantar pulang kampung oleh beberapa pelanggan saya. Mula-mula saya bilang mereka adalah pacar saya, tetapi karena terlalu sering berganti-ganti, orang tua saya jadi curiga. Lalu saya berterus terang saja sama mereka.

Orang tua saya tidak marah. Saya tidak malu. Kami realistis saja. Kemiskinan tak bisa dihadapi dengan jalan yang lurus-lurus saja. Kemiskinan harus dihadapi dengan gesit dan peluang apa saja. Tidak usah mengharap bantuan dari pemerintah. Pemerintah bisanya cuma segitu saja. Paling-paling juga dibantu ternak, atau dibantu BLT. Justru inilah yang tidak realistis.

Harapan saya sekarang, saya bisa segera berhenti dari profesi ini. Saya ingin menikah karena sekarang umur saya sudah 27 tahun. Saya ingin mendapat suami yang punya pekerjaan tetap, entah PNS, karyawan suasta, ataupun yang punya usaha sendiri dan sudah punya rumah. Sekarang saya juga sudah punya tabungan sedikit. Saya punya ATM di BCA. Kalau saya menikah nanti, saya ingin punya usaha salon. Dulu saya sempat menjalani rehabilitasi dan mendapat pelatihan keterampilan salon. Saya tidak fanatik pada agama. Saya yakin, agama semua baik dan Tuhan bukanlah teroris bagi insanNya. Tuhan Maha Adil.

Saya Kacrut. Dari tahun 1998 sampai 2006 saya melakoni pekerjaan sebagai buruh penebang kayu ilegal di kawasan hutan Bali Barat. Bos saja berganti-ganti. Dari orang luar sampai warga lokal pernah mengajak saya. Saya hapal betul kawasan hutan Bali Barat yang masih ada kayu besarnya. Dulu saya juga tahu oknum-oknum yang bisa disogok agar tidak menangkap kami.

Pekerjaan itu dulu terpaksa saya lakukan karena saya miskin. Saya tamatan SMEA lalu jadi pengangguran karena tidak pernah lulus saat melamar pekerjaan. Orang tua saya petani, punya tanah warisan 50 are berisi kelapa dan pisang. Tapi itu tak cukup untuk hidup normal. Bahkan saat sekolah dulu saya tak punya sepeda motor. Sekarang saya punya sepeda motor dua. Satu untuk saya, satunya lagi untuk istri saya yang berjualan sayuran keliling.

Sebagian besar kawan-kawan saya yang dulu menjadi buruh penebang liar adalah orang miskin di desa-desa dekat kawasan hutan. Daripada tidak maju-maju, kami ambil jalan pintas. Kebetulan saat itu peluang memang ada. Saya pernah bekerja sebagai pengayah tukang bangunan. Tapi itu tidak rutin karena jarang ada orang membangun rumah. Saya juga pernah jadi kuli bangunan di Denpasar dan kawasan Bukit Badung, tinggal di bedeng-bedeng. Tapi gajinya tidak seberapa dan tidak mungkin bisa saya kumpulkan untuk membangun rumah. Sekarang saya menjadi tukang ojek. Tapi sekarang penumpang ojek sudah sulit. Saya masih pikir-pikir mau kerja apalagi sekarang ini.

Saya Bracuk. Sejak lima tahun ini saya berjualan togel kecil-kecilan. Sehari kadang saya dapat penghasilan 30 ribu, kadang sampai 40 ribu. Sekarang susah jualan togel. Harus main kucing-kucingan dengan petugas. Kalau kena tangkap tidak ada ampun.

Ini terpaksa saya lakukan karena kesulitan ekonomi. Dari bujang sampai sekarang punya anak dua, saya belum pernah dapat pekerjaan tetap. Sehari-hari saya bertani menggarap kebun milik orang dari Denpasar karena keluarga saya miskin dan tak punya tanah. Saya juga punya satu ekor sapi dari hasil berjualan togel. Dulu sempat menerima seekor bantuan sapi dari pemerintah, tetapi mati karena kena penyakit. Saya sedih sekali waktu itu. Sapi bantuan itu mati pada saat sedang bunting anak pertamanya. Sejak itu, saya belum pernah lagi menerima bantuan apa-apa dari pemerintah.

Sebelum jualan togel, dulu saya pernah ikut buka judi bola adil. Saya cuma meburuh jadi tukang bawa peralatan bola adil itu. Biasanya kami membuka permainan di arena-arena tajen gelap. Sementara bos saya membuka permainan, saya ditugasi menjaga “tamu” di jalan oleh penyelenggara tajen. Kalau ada “tamu” datang, saya bertugas menyambutnya dengan menyerahkan uang rokok antara Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000 agar tajen tidak dibubarkan.

Harapan saya sekarang, pemerintah harus lebih nyata bertindak untuk mengentaskan kemiskinan ini. Saya sudah bosan menunggu perubahan. Setiap ada pemilu saya selalu mendengar janji-janji dari para calon pemimpin akan menyejahterakan masyarakat. Mana buktinya? Setelah mereka terpilih, rakyat macam saya ini tetap saja begini. Sudah berkali-kali ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati, ganti kepala desa, saya tetap saja miskin. Saya memang pernah mendapat bantuan raskin dan BLT. Tetapi itu jadi gunjingan para tetangga. Katanya masak hanya orang macam saya saja yang berhak mendapat BLT dan raskin? Ya, saya pikir-pikir bantuan macam begitu memang kurang tepat. Tidak efektif dan tidak berumur panjang. Yang saya rindukan adalah pemerintah yang membantu masyarakat miskin secara tuntas. Bukan memberikan bantuan sepotong-sepotong setelah itu menunggu pemilu lagi baru memberi bantuan lagi.

Saya Bos, panggil saja begitu. Profesi saya calo. Calo macam-macam, dari calo tanah, calo barang bekas sampai calo perempuan malam. Khusus untuk yang terakhir ini, saya lakoni sejak empat haun lalu secara tidak sengaja. Saat itu saya sedang nongkrong di sebuah pangkalan ojek pinggir kota di dekat suatu hotel. Tiba-tiba ada tamu dari luar daerah mendekati saya. Setelah basa-basi sebentar, bapak itu tiba-tiba menanyakan apa saya bisa membantunya mencarikan teman tidur?

Pertamanya saya kaget dan curiga, jangan-jangan dia menjebak saya. Tetapi setelah dia meyakinkan saya bahwa dia tidak akan menjebak, saya lantas menghubungkannya dengan seorang kawan yang bekerja di sebuah hotel lain. Kawan saya itu lalu datang. Bernegosiasi sebentar, lalu mereka meluncur ke suatu tempat.

Sejak saat itulah saya mulai tertarik dengan pekerjaan sambilan ini. Kini saya sudah biasa melayani para tamu atau para bos dengan jasa calo teman kencan ini. Saya bekerjasama dengan banyak kawan. Kami masing-masing menyimpan nomor HP gadis-gadis bookingan. Banyak. Di sini banyak kok. Dari SMA sampai yang sudah profesional ada. Saya punya nomor HP mereka.

Ya, ini memang terpaksa saya lakoni. Daripada anak tidak makan dan istri tidak masak di rumah. Yang penting saya kan tidak memaksa pihak manapun juga. Saya hanya bertugas sebagai penghubung. Dapat uang rokok, uang bensin dan sekedar uang untuk beli beras sudah cukup. Semua pihak sama-sama mengerti.

Saya Samar. Sebut saja begitu, karena banyak tetangga yang mengatakan saya mirip wong samar. Saya orang miskin dari dulu. Mulanya sebelum tahun 1965, keluarga saya punya tanah. Tetapi saat ada Gestok tahun 65, tanah keluarga saya dirampas yang berwajib karena bapak saya dituduh PKI. Waktu itu umur saya kira-kira sembilan tahun. Kami sekeluarga diusir dari desa kami. Jika kami tidak pergi, kami diancam akan dibunuh.

Sejak saat itulah kami jadi miskin. Numpang tinggal di mana-mana, menggarap tanah milik orang lain. Kini orang tua saya sudah tidak ada. Waktu Orde Baru, saya pernah ingin ikut transmigrasi, tapi tidak dapat ijin karena saya tidak punya KTP. Waktu itu saya dan keluarga memang tidak pernah mendapat KTP karena kami dianggap Eks-PKI.

Untuk menghidupi keluarga saat ini, saya bekerja apa saja. Saya disebut wong samar oleh para tetangga, karena saya juga sering bekerja malam hari. Saya terpaksa mencuri kecil-kecilan untuk menghidupi anak dan istri. Jika musim jagung, saya mencuri jagung di ladang orang. Jika musim ketela, saya mencuri ketela. Kadang-kadang saya mencuri ayam, buah coklat di kebun orang, atau bahkan juga mencuri buah-buahan jika musim buah. Kalau kepepet, saya juga mencuri pisang atau kelapa di kebun desa sebelah. Saya hanya mencuri untuk cukup makan sehari. Hasil curian saya jual untuk setengah kilo atau sekilo beras.

Dulu saat masih ada tanaman vanili, saya juga mencuri vanili. Waktu itu penghasilan saya lumayan karena harga vanili mahal. Beberapa kali saya juga pernah mencuri sarang walet di rumah walet milik juragan luar daerah. Ya, pokoknya saya harus mencuri untuk menghidupi keluarga. Saya pantang meminta. Meminta itu kurang berusaha. Mencuri itu adalah usaha bagi saya. Saya siap dengan resiko pekerjaan ini.

Teks: Nanoq da Kansas
Foto: De’a Yogantara

Selengkapnya...

Petani Anggur Buleleng; Nasibnya Tak Semanis Rasa Buahnya

Manisnya buah anggur dari Kabupaten Buleleng, pastilah sudah terkenal ke seluruh pulau. Bahkan, tidak saja di Pulau Dewata, buah anggur hitam Bali Utara ini senantiasa menjadi incaran wisatawan luar daerah untuk dijadikan oleh-oleh khas dari Bali. Di samping renyah segar dan manis, untaian buah anggur Buleleng juga nampak begitu indah dan menggoda mata.

Teriknya sinar matahari menyusup ke sela-sela daun di saat belasan wanita sibuk memetik anggur milik pasangan Putu Sara dan Nengah Sedani. Kali ini, pasangan petani anggur itu dapat sedikit bernapas lega. Pasalnya, hasil panen kebun anggur mereka, yang terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, kali ini tidaklah seburuk masa panen tahun 2009 kemarin.

Tahun 2009 lalu, kebun anggur mereka hanya menyisakan hutang. Hujan yang turun terus-menerus dengan kadar curah hujan yang tinggi membuat tanaman anggur mereka busuk karena lembab. Jangankan berbuah, berbunga pun enggan. Kalaupun berbunga, banyak yang rontok terkena hujan, sisanya membusuk karena lembab. Praktis, tidak ada keuntungan yang mereka terima. Malah sebaliknya, hutang menumpuk tak terlunasi. “Untuk panen kemarin, kami berhutang banyak di toko Bukit Subur,” ujar Sedani tanpa mau menyebutkan jumlah hutang yang dideritanya.

Untungnya kali ini, hasil panen kebun anggur seluas 32 are ini tidaklah separah pada musim panen sebelumnya. Pohon tumbuh dengan baik dan berbunga. Buah yang dihasilkan pun cukup banyak, meski tidak berwarna hitam, melainkan merah keunguan, bahkan ada yang terus berwarna hijau. “Kalau seperti ini buahnya, mau tidak mau harus tetap dipetik biar tidak busuk dan rugi,” kata Sudani lagi sambil menunjuk anggur-anggurnya yang keunguan dan hijau.

Belum Pasti Untung
Meski panen kali ini memberi hasil, ketakutan masih menghantui Sedani dan Sara, suaminya. Sebab, keuntungan yang akan masuk kantong masih belum pasti. “Belum tahu, berapa (keuntungan. Red), soalnya baru sedikit yang dipetik. Apalagi, harga anggur sekarang turun. Biarpun jumlahnya (anggur) banyak, tapi harganya murah. Belum lagi nanti hasilnya dipotong dulu untuk bayar utang,” tuturnya sambil tertawa getir.

Untuk membeli obat tanaman anggur, Sudani dan suaminya, Putu Sara, berhutang sebesar 7 juta, ditambah hutang yang tak terbayar tahun lalu. Harga anggur yang murah akibat sedang panen raya dan kualitas anggur yang tidak bagus membuat ibu dua anak ini tak mampu berharap banyak. Asal cukup untuk melunasi hutang, ia sudah bersyukur. Untungnya, dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, ia dibantu anak pertamanya yang telah bekerja di Jakarta.

Harga anggur saat ini memang sangat rendah. Seperti dituturkan Sudani, harga jual anggur di gudang (dijual ke pembeli skala besar) untuk anggur yang keunguan per kilonya sebesar Rp. 2000,00, lebih murah daripada anggur yang berwarna hitam pekat yang harga per kilonya Rp. 2500,00. “Kalau dijual di pasar bisa sedikit lebih mahal,” katanya lagi. Sementara, pada musim panas, harga anggur bisa melonjak tajam hingga Rp. 7.000,00 per kilo. Ini disebabkan kualitas anggur yang bagus dan jumlah anggur yang dipanen tidaklah banyak alias agak langka.

Kesulitan seperti yang dialami pasangan Putu Sara dan Nengah Sudani ini memang kerap terjadi. Sayangnya, tidak ada bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Otomatis, untung-rugi yang dialami, mereka tanggung sendiri. Misalnya, hutang untuk membeli obat tanaman. Untungnya, mereka mendapat pinjaman berbunga ringan di sebuah toko yang menjual keperluan pertanian, seperti obat tanaman. “Kalau mau beli obat, terpaksa bayar cuma setengah. Sisanya ngutang dulu. Kalau sudah panen baru dibayar,” tukas Sedani.

Teks: Uliana Dewi Irwandani
Foto: Wayan “Kaplur” Sunantara

Selengkapnya...

Siasat Manusia di Tepi Pariwisata

Oleh : I Ngurah Suryawan

Ketut Pugeg (65) berjalan menepi saat mobil BMW biru tepat berada dibelakangnya. Si pengendara mobil membuka kaca pintu. Seorang lelaki bule berkacamata hitam menengok dan memandangi Pugeg dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Tidak ada senyum dari si bule, begitu juga dengan Pugeg. Hanya sepintas, mata mereka saling pandang, kemudian mobil melaju meninggalkan Pugeg. Badan Pugeg yang mulai ringkih kembali berjalan menyusuri sebuah jalan hot mik di kawasan Kerobokan, Kabupaten Badung. Hanya diselimuti kaos putih polos kusam, menyelipkan sebuah arit di punggungnya, Pugeg berhenti di sebuah lahan penuh rumbut. “Dumun nike tanah tiang pak, mangkin sampun beli bule. Mangkin kanggeang tiang ngerereh maman sampi driki” ujarnya sambil menunjuk bangunan villa mewah di sebelah lahan penuh rumput (Dulu itu tanah saya, tapi sekarang sudah dibeli oleh bule. Sekarang saya hanya di tanah ini mencari rumpun untuk makan sapi).

Kini, yang tersisa hanyalah tanahnya ini. Itupun sudah dicari-cari makelar dan dibujuk beberapa saudaranya untuk dijual saja. Memang tanah Pugeg berada di tepi Jalan Petitenget, sementara di sisi kanan dan kirinya sudah terbangun villa-villa mewah. Pugeg terjepit. Pernah ia berniat menjual tanah itu, tapi setalah itu tidurnya tidak tenang dan selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, leluhur Pugeg sangat marah kalau ia sampai menjual tanah warisan ini. Oleh karena itulah hingga saat ini ia bertekad sampai akhir hayatnya tidak akan pernah menjual sisa terakhir tanah warisan leluhurnya ini.

Pugeg dan hampir 30 KK krama (warga) lainnya terdesak ke pinggiran. Tanah-tanah mereka di pinggir jalan atau bahkan di pinggir pantai telah terjual oleh investor ataupun bule. Bale Banjar (balai desa) malah berada dibelakang jejeran dua villa mewah yang dikelilingi tembok tinggi menjulang berduri. Banyak krama desa yang masih memilih mencari rumput untuk memelihara sapi seperti yang dilakoni Pugeg. Sebagian lainnya berdagang di Pantai Petitenget dan Pantai Loloan Yeh Poh atau menjadi buruh-buruh bangunan di proyek-proyek villa dan ruko-ruko di tanah kelahiran mereka.

Wilayah Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kini memang menjadi primadona kalangan ekspatriat dan kelas menengah Indonesia untuk berinvestasi. Berjejer-jejer villa megah dibangun hingga ke bibir-bibir pantai. Selain villa, sarana hiburan seperti café, diskotik serta ruko-ruko, salon, spa, pusat perbelanjaan, butik-butik dan restoran berbagai jenis makanan tanpa jenuh selalu hadir silih berganti di kawasan Kerobokan. Maka tidaklah heran jika sampai pagi buta, geliat kehidupan di Kerobokan tidak pernah terhenti. Semua sarana kebutuhan para ekspatriat telah terpenuhi di Kerobokan. Hanya dengan 10 menit bersepeda motor, mereka bisa menikmati dentum musik para DJ di diskotik-diskotik di wilayah Kuta.

Siapa yang membayangkan daerah Kerobokan akan seramai seperti sekarang? Seperti juga siapa yang menyangka Kuta akan menjadi “kampung internasional”. Saat tahun 1986, jalan-jalan di Kuta dan Kerobokan seperti dicatat Setia (1986; Sujaya, 2002) seperti kubangan kerbau. Malam hari gelap gulita tanpa adanya penerangan. Pantai Kuta, Seminyak, dan Loloan Yeh Poh, tiga pantai di kawasan Kuta-Kerobokan sangat kotor. Perahu-perahu nelayan berjejer menunggu melaut. Kuta kemudian lebih dulu berkembang berkat ide dari Dokter Made Mandara yang membenahi rumahnya untuk dijadikan penginapan temannya seorang bule. Langkahnya kemudian diikuti warga lainnya yang menyulap sebagian rumahnya untuk penginapan murah. Deburan ombak pantai Kuta untuk berselancar menjadi daya tarik tersendiri para para turis anak muda.

Maka, mulailah industri pariwisata menerjang Kuta. Seolah tanpa henti, pembangunan infrastruktur pariwisata melalap setiap jengkal tanah di seluruh wilayah Kuta. Saat pariwisata Kuta jenuh, yang menjadi incaran adalah daerah-daerah di sekitarnya yang masih “perawan” dari tangan-tangan investasi. Dan wilayah Kerobokan menjadi sasaran berikutnya pasca 1998, ketika kelompok kelas menengah kaya mencari lahan baru yang aman berinvestasi. Petani-petani Desa Kerobokan menjadi gagap, seolah tak percaya ketika para tukang kapling tanah membujuk mereka menjual tanah dengan harga yang menggiurkan ketika itu. Tak kuat menahan bayangan rupiah yang melimpah, tanah leluhur di Kerobokan perlahan-lahan namun pasti ludes terjual. Meski desa pakraman melarang warganya menjual tanah, banyak cara yang dilakukan untuk mensiasatinya. Salah satunya adalah meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) krama desa pakraman, mengawini gadis Bali atau “kerjasama” dengan krama desa pakraman untuk berusaha (Kompas, 22 Februari 2008).

Masih ingat cerita di Desa Pakraman Kerobokan, saat investor menyasar daerah-daerah pantai yang sering digunakan oleh warga untuk melakukan ritual keagamaan setelah ritual ngaben dan yang lainnya. Pada April 2007, daerah pinggir Pantai Loloan Yeh Poh dilakukan penyendaran oleh investor PT Bali Unicorn dalam rangka proyek besar membuat resort tepi pantai dengan nama proyek “penataan” Pantai Loloan.

Masyakarat Desa Pakraman Kerobokan tanpa tahu menahu saban hari mendengar deru truk-truk membawa material untuk penyenderan dan pengurukan bibir Pantai Loloan Yeh Poh. Bukan hanya proyek penyenderan saja ternyata, bangunan-bangunan permanen dan gazebo-gazebo berjejer sepanjang pantai. Sementara alat-alat berat untuk penyenderan pantai terus bekerja siang dan malam. Meski ada keluhan dan protes warga, gunjingan di bale banjar, tetap saja proyek tersebut jalan terus. Truk-truk dengan angkuh menderu-deru menurunkan batu-batu untuk menguruk Pantai Loloan Yeh Poh.

Warga Desa Kerobokan pun marah dan melawan. Pada 11 April 2007, krama (warga) adat Desa Pakraman Kerobokan dengan berpakaian adat membunyikan kulkul bulus (bunyi kentungan bertalu-talu tanda bahaya) memanggil seluruh warga keluar rumah. Warga kemudian berkelompok menghadang truk pengangkut material yang dikawal patroli polisi. Warga memblokir jalan menuju Pantai Loloan Yeh Poh. Warga menuntut penghentian pengurukan pantai sekarang juga. Dalam proses investor masuk ke Pantai Loloan Yeh Poh, krama adat Desa Pakraman Kerobokan sama sekali tidak mendengar apalagi dilibatkan dalam rencana proyek ini. Para pejabat birokrasi dan Bupati Badunglah yang menandatangai izin penataan Loloan kepada PT Bali Unicorn (Bali Post, 12 April 2007).

Di wilayah Desa Tegalalang, Kabupaten Gianyar, sekelompok petani subak melakukan protes terhadap pemilik hotel megah di atas hamparan sawah berundak-undak mereka. Kelompok petani subak ini protes karena pihak hotel tidak memberikan mereka bayaran atas pemandangan sawah yang dinikmati gratis oleh para wisatawan. Cara petani subak ini protes tidak dengan merusak fasilitas atau menyegel hotel, namun membentangkan seng di sepanjang sawah saat para wisatawan makan siang dan menikmati pemandangan. Namun sayang, bukan pemandangan hamparan sawah berundak-undak yang didapat para wisatawan, namun suasana tidak menyenangkan karena di tengah terik matahari, sinar terpantul seng menjadi silau. Rakyat bersiasat, melawan yang membuat rakyat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kekuasaan. Meski tampak manis di depan kekuasaan, rakyat bisa melakukan siasat perlawanan pada kebijakan kekuasaan yang membelenggunya dengan cara-cara keseharian mereka seperti yang ditunjukan petani di Desa Tegalalang (Susanto, 1993).

Mahluk bernama pariwisatalah yang merubah total Bali hingga sekarang. Saat Orde Baru berkuasa, rakyat Bali dibungkam dengan jargon manis “pariwisata budaya”. Namun dibalik itu, yang senyatanya terjadi adalah “pariwisata resot” (Picard, 2006; Vickers, 1989) yang mengeruk tanah-tanah Bali untuk dibangun infrastruktur pariwisata megah. Karena pembangunan (pariwisata) jugalah, apa yang oleh Laksono (2000) disebutkan tumbuhnya komunalisme, kesadaran berkomunitas di kalangan masyakarat menjadi diragukan. Suara masyakarat telah dikooptasi dan diseragamkan oleh negara, sehingga siasat berkomunitas untuk mengontrol hasrat kekuasaan telah dikuasai dan dikendalikan oleh negara (baca: Orde Baru).

Dalam carut marut industri dan ketegangan pariwisata, rakyat mempunyai siasatnya sendiri. De Certeau (1984) menunjukkan bagaimana praktik kehidupan sehari-hari dilakukan oleh rakyat kebanyakan dalam tempat dan ruang tertentu. Dalam ruang yang terhimpun praktik-praktik kegiatan manusia tersebut, terdapat budaya-budaya yang sangat biasa, yaitu praktik hidup keseharian manusia. Wujud dari praktik keseharian itu diterjemahkan melalui budi bahasa yang juga sangat biasa, jauh dari kesan elite dan “berwibawa”. Berpijak pada teoretisi Bourdieu tentang habitus dan Foucault tentang struktur kekuasaan, de Certeau menunjukkan bahwa dalam sebuah kebiasaan hidup masyarakat (habitus), praktik-praktik manusia sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan (aparatus pejabat pemerintah, ideologi, prosedur birokrasi, teknik) dan habitus itu sendiri tentunya.

Dilema hidup Pugeg dan masyarakat Bali pada umumnya tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap pariwisata. Habitus terhadap Bali adalah budaya dan pariwisata. Tanah-tanah di Desa Kerobokan perlahan ludes terjual karena struktur kekuasaan pariwisata dan pembangunan yang membentuk Bali. Oleh karena itulah, gerakan-gerakan resistensi sering lahir akibat respon terhadap struktur kekuasaan dan upaya pembongkaran habitus masyarakat sendiri. Seperti potret dari krama Desa Kerobokan dan petani subak Desa Tegalalang.

Praktik, taktik manusia inilah yang sering disebut dengan siasat. Dalam siasat, manusia dihadapkan langsung dengan kenyataan di lapangan, fakta di depan mata yang membutuhkan cara, taktik untuk menghadapinya. Berbeda dengan strategi yang masih di atas meja atau kertas yang berupa rancangan untuk menghadapi kenyataan. Dalam siasat inilah, praktik keseharian manusia mengandung beragam makna dan pergolakan manusia dan kebudayaan yang sering dilupakan. Refleksi Laksono (2007) dalam studinya tentang pengalaman keseharian korban gempa Yogya 2006 menunjukkan, siasat rakyat (korban gempa) tidak hanya termediasikan di media massa yang menipu, namun jauh lebih dalam pada pengamatan keseharian mereka hidup dan merefleksikan diri mereka.

Melihat siasat manusia Bali yang menjerit karena tanahnya tergadaikan, resistensi terhadap pariwisata dan pembangunan akan terus terjadi. Massifnya industri pariwisata dan pembangunan di Bali akan mengundang jeritan-jeritan resistensi rakyat Bali yang dipraktikkan dalam keseharian hidup mereka dengan berbagai cara. Dalam praktik sehari-hari kebiasaan dan resistensi rakyat Bali terhadap pariwisata dan pembangunan itulah politik kebudayaan Bali dibangun.

I Ngurah Suryawan
Mahasiswa Program Doktor (S3) Antropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Selengkapnya...

I Gusti Ketut Linggih, Kegigihan Seorang Penyandang Cacat

Batin yang berbahagia membuat segala sesuatu nampak menyenangkan, segala penglihatan nampak indah, segala pendengaran menjadi merdu, segala makanan menjadi lezat, walaupun itu hanya makanan berupa nasi berteman garam. Mungkin hal ini yang selalu dirasakan Ketut Linggih. Lelaki 50 tahun ini senantiasa bersyukur di balik kekurangan fisiknya selama ini. Saat kecil, penyakit cacar hebat menyerangnya sehingga menyebabkan kelumpuhan total pada kedua kakinya. Namun Linggih, tidak pernah patah semangat untuk tetap mengarungi kerasnya hidup selama lima puluh tahun terakhir.

Kondisi Linggih yang berdomisili di Dusun Pangkung Manggis, Kelurahan Baler Bale Agung, Jembrana ini, memang telah menarik simpati masyarakat sekitar untuk membantunya, walaupun itu hanya sekedar memberikan motivasi hidup. Para tetangganya menuturkan, bahwa dalam kekurangannya Linggih tidak pernah minder ataupun patah semangat. “Kelemahan yang ada pada dirinya, justru menjadi berbalik menjadi kekuatan bagi Linggih untuk menyamai orang normal,” demikian seorang tetangga Linggih.

Untuk mengisi keseharian dan menopang hidupnya, Linggih bekerja sebagai pencari pasir dan krikil di sepanjang sungai Pangkung Manggis yang membelah desa Berambang dan Baler Bale Agung, Negara. “Kebetulan rumah saya berdekatan dengan hulu sungai yang kaya dengan pasir dan batu alam. Dengan anugerah itu saya merasakan bahwa Tuhan tetap baik dan adil kepada siapa saja. Buktinya, dengan bekerja mencari pasir dan krikil itu saya bisa hidup,” ujar Linggih polos.

Kehadiran Linggih, tentulah dapat dikatakan sebagai inspirasi bagi siapa saja yang menemuinya. Lelaki ini adalah potret kesejatian perjuangan gigih anak manusia. Hidup dalam keadaan ekonomi serba kekurangan, phisik yang tidak sempurna, otomatis membuat Linggih tak berdaya untuk berbuat lebih banyak bagi hidupnya selain pekerjaan yang selama ini ditekuninya. Dan usia yang semakin uzur, pastilah pula mulai menggerogotinya.

“Beberapa tahun ini saya sudah tidak sekuat dulu. Saya sudah mulai sering sakit. Sehabis mencari pasir dan krikil, pundak dan tangan terasa ngilu semua sehingga saya tidak bisa berjalan. Sejak kaki saya lumpuh, saya berjalan menggunakan tangan saya,” demikian Linggih.

Di saat usia semakin uzur ini, Linggih kembali merasa bersyukur atas karunia Yang Maha Kuasa. Kini dia telah mendapat santunan dari pemerintah lewat Program Bantuan PJSLU (Penyandang Cacat Lanjut Usia). Setiap bulan Linggih menerima uang santunan sebesar Rp. 300 ribu dari bantuan Departemen Sosial. Di samping itu, lelaki yang kini ditemani oleh keponakan satu-satunya ini merasa sangat berterima kasih atas bantuan kesehatan yang diberikan Pemkab Jembrana melalui Jaminan Kesehatan Jembrana atau JKJ. ”Saya sangat berterima kasih dengan adanya JKJ, sehingga saya yang tidak punya apa-apa ini masih mampu berobat ke dokter,” pungkasnya.

Teks & Foto : Dea Yogantara

Selengkapnya...