Jelang Pilkada Jembrana, Campur Tangan Siapa untuk Siapa

Barangkali benar, bahwa alotnya adu argumen antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan KPUD Jembrana mengenai jadwal pilkada (pemilukada) Jembrana 2010, adalah semata-mata karena masing-masing pihak ingin menegakkan peraturan. Tetapi pertanyaannya, kenapa untuk mencari sebuah titik temu di sebuah peraturan saja mereka tak bisa akur? Bukankah sebuah peraturan seyogyanya adalah sesuatu yang bersifat baku dan seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan berlarut-larut?

Ya, itulah persoalannya. Sebagaimana latah terjadi pada era reformasi di negeri ini, keberadaan sebuah peraturan ternyata bukanlah manifestasi kesepahaman dan kesepakatan yang bersifat final dari berbagai aspirasi yang sekaligus mampu untuk menengahi potensi konflik yang ada. Peraturan bahkan undang-undang, ternyata tetap tidak bisa dijadikan pegangan bersama untuk mencapai keinginan dan tujuan bersama-sama.

Dalam konteks pilkada di Jembrana serangkaian suksesi bupati tahun ini, peraturan dan perundang-undangan yang ada ternyata ibarat macan ompong yang kehilangan wibawa. Karena baik pihak ekskutif maupun KPUD setempat, sama-sama berhasil mencuri peluang bermain-main dari peraturan dan perundang-undangan pemilu (kada) itu sendiri. “Yang jelas sampai saat ini kedua belah pihak merasa sama-sama benar dengan pemahaman masing-masing, khususnya mengenai jadwal pilkada. Konyolnya, yang ngotot mempersoalkan jadwal tersebut justru dari ekskutif, atau tepatnya Prof. Winasa yang saat ini masih menjabat sebagai bupati. Kekonyolan ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak memang benar-benar memiliki itikad baik atas penyelenggaraan pilklada itu sendiri. Lagipula, tidak ada korelasi yang cukup pas bila ekskutif mengurus pilkada terlalu jauh. Seharusnya yang menggugat kan parpol-parpol peserta pilkada,” demikian Komang Adi, seorang pengamat politik muda dari Kelurahan Lelateng, Negara.

Campur Tangan
Atas kondisi ini, warga masyarakat pun akhirnya banyak yang berspekulasi. Bahwa kengototan Prof. Winasa untuk mempersoalkan jadwal pilkada Jembrana tidak bisa dilepaskan dari adanya suatu kepentingan individual. “Tarik ulur mengenai pencairan dana, sistim penandaan, sampai pada persoalan jadwal pilkada Jembrana, tidak bisa dilepaskan dari terlalu banyak campur tangan kepentingan Prof. Winasa sendiri, baik sebagai seorang bupati maupun sebagai individu. Diakui atau tidak, saat ini ada kesan bahwa Pak Winasa tidak iklas melepaskan kekuasaannya begitu saja. Setidaknya, dia sangat berkepentingan penyelenggaraan pilkada jangan sampai dilakukan setelah masa jabatannya habis. Jika itu terjadi, tentu dia akan sangat sulit untuk menyisipkan kepentingannya, apapun itu,” cetus seorang kader Partai Demokrat yang berdomilisi di Denpasar.

Salah satu kader yang dulu loyal mendukung Prof. Winasa saat pemilihan gubernur ini lebih lanjut mengatakan, seharusnya orang-orang dekat Prof. Winasa berani mengingatkannya agar kekonyolan-kekonyolan politik tidak terlalu jauh mengganggu proses pilkada Jembrana. “Masyarakat Jembrana patut mempertanyakan kepada Prof. Winasa selaku bupati, kenapa pilkada Jembrana terkesan sengaja ditarik-ulur. Apalagi Jembrana sendiri selama ini telah terlanjur mendapat puja-puji dari berbagai kalangan. Masak lantas Jembrana harus terpuruk hanya gara-gara persiapan pilkada yang konyol. Padahal pilkada itu sendiri tidak lebih dari agenda rutin lima tahunan, yang artinya sudah merupakan agenda yang sangat biasa,” sindirnya.

Di sisi lain, tidak sedikit tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Jembrana yang juga menyoroti gamangnya proses persiapan pilkada sebagai bagian dari strategi melanggengkan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. “Sudah pasti banyak pihak atau oknum yang ingin cari selamat dengan melanggengkan kekuasaan yang ada saat ini. Mereka sengaja meniup-niupkan sesuatu yang dimanipulasi untuk menyenangkan Pak Winasa, sehingga Pak Winasa tetap merasa superior. Ini saharusnya diwaspadai oleh Pak Winasa selaku pemimpin yang akan lengser,” demikian beberapa tokoh masyarakat di Jembrana yang bersikap independen.

Tokoh-tokoh masyarakat Jembrana yang keberadaannya tidak terbaca karena mereka berada di pelosok-pelosok ini, mengaku prihatin dengan berbagai wacana politik yang kini berkembang di seputar kekuasaan menjelang pilkada. “Kami heran, kenapa Bupati Winasa belakangan ini justru terkesan tidak iklas untuk lengser. Dia kan sudah mendapat tempat yang sangat baik di hati masyarakat selama hampir sepuluh tahun pemerintahannya. Sudah banyak hal-hal baik yang dilakukan untuk masyarakat Jembrana. Seharusnya yang dia dekati sekarang ini adalah seluruh lapisan masyarakat, agar setelah lengser nanti masyarakatlah yang menjaga serta memelihara semua hal baik yang telah dilakukannya itu. Bukannya seperti sekarang ini, Pak Winasa malah masih sibuk berpolitik, seolah-olah masyarakat Jembrana tidak mampu menilai mana yang baik mana yang buruk. Ya, ini memang konyol,” demikian intisari kesan dan aspirasi dari berbagai tokoh masyarakat di pelosok Jembrana.

Indikasi adanya campur tangan berbagai kepentingan dalam persiapan pilkada Jembrana kali ini, memang sulit ditampik. Kendati semua pihak yang berpolemik mengenai jadwal pilkada hingga hari ini sama-sama mengatakan demi kepentingan demokrasi, kepentingan masyarakat, atau demi menjadi warga negara yang baik, masyarakat toh akhirnya bertanya-tanya. Kalau memang demi kebaikan bersama, kenapa pilkada yang merupakan agenda rutin ini tidak dipersiapkan dengan baik sejak awal atau sejak tahun lalu misalnya? Berhentilah membodohi masyarakat! Demikian beberapa warga menyindir. Tapi entah siapa yang disindirnya.

Teks: Nanoq da Kansas